Bandung (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jabar yang jumlahnya ribuan, guna memastikan standar pelayanan gizi-nya terpenuhi.
Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, di Bandung, Rabu, mengatakan ribuan SPPG itu akan dikumpulkan untuk menjalani pengarahan dan evaluasi dari Badan Gizi Nasional (BGN), dengan materi dari standar pelayanan, keharusan memiliki ahli gizi, dan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
"Setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur, giliran Jawa Barat dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh SPPG beserta ahli gizinya serta tim quality control untuk pengarahan dari Kepala BGN," ujar Erwan seusai menghadiri acara Adminduk Prima.
Baca juga: Dinkes Depok lakukan inspeksi kesehatan lingkungan pada seluruh SPPG
Menurut Erwan, tim saat ini tengah mempersiapkan lokasi pertemuan yang mampu menampung hingga 8.000 peserta, mengingat tidak ada gedung indoor di Kota Bandung dengan kapasitas sebesar itu.
"Tempat sedang kami siapkan. Targetnya bisa dilaksanakan secepatnya. Kemungkinan akan menggunakan ruang terbuka karena jumlah peserta sangat besar," katanya.
Erwan mengungkapkan bahwa saat ini sebagian besar SPPG di Jawa Barat belum memiliki SLHS dan ahli gizi yang menjadi persyaratan utama operasional layanan gizi.
"Saat ini baru sekitar 10 hingga 20 persen SPPG yang sudah mengantongi SLHS. Ke depan, semua SPPG wajib memiliki sertifikasi tersebut," tegasnya.
Baca juga: BGN sebut operasional SPPG yang belum penuhi prosedur standar operasional akan dihentikan
Baca juga: Kemenkes terbitkan surat edaran percepatan penerbitan SLHS untuk SPPG
Karena bersifat wajib, Erwan mengatakan, apabila setelah pengarahan dan proses sertifikasi masih terdapat SPPG yang tidak memenuhi standar, maka satuan tersebut akan ditutup.
Langkah ini, lanjut Erwan, diambil sebagai bentuk penguatan sistem layanan gizi yang sehat dan higienis di daerah, serta untuk mencegah potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat konsumsi pangan yang tidak layak.
"Kalau ada yang tidak punya sertifikat, kami tutup. Ini demi keamanan masyarakat. Jangan sampai ada lagi kasus keracunan akibat layanan gizi yang tidak memenuhi standar," katanya menambahkan.
