Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berkontribusi signifikan dalam menjaga stabilitas inflasi pangan di wilayah Bogor Raya.
Sekda Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan inflasi rata-rata Bogor Raya saat ini berada pada kisaran 3,3 persen, sementara Jawa Barat berada pada angka 2,63 persen yang masih dalam rentang aman.
“Inflasi harus dijaga setiap hari. Harga pangan sangat sensitif terhadap daya beli masyarakat dan angka kemiskinan,” kata Herman dalam Borderline Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu.
Baca juga: MBG penyebab inflasi di Jabar selain emas perhiasan
Baca juga: Wagub Erwan Setiawan laporkan capaian pembangunan 2.600 SPPG di Jawa Barat
Ia menyebut harga pangan seperti cabai merah, bawang merah, telur, dan ayam merupakan komoditas yang paling memengaruhi inflasi.
Menurut dia, pengoperasian lebih dari 4.600 SPPG dengan nilai investasi Rp50 triliun menjadi penopang kuat stabilitas harga bahan pangan.
“Walaupun TKD turun, uang yang masuk dari sektor pangan ini luar biasa besar. Inilah capital inflow yang menjaga konsumsi masyarakat tetap kuat,” katanya.
Herman menjelaskan bahwa konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel penting dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi.
Baca juga: Gubernur Jabar ungkap segera undang Kepala BGN Jabar guna evaluasi MBG
Inflasi yang terkendali membuat daya beli terjaga sehingga konsumsi tetap stabil, dan ini berdampak pada penurunan kemiskinan.
Ia meminta daerah di Bogor Raya terus memperkuat sinergi pengendalian harga pangan melalui koordinasi lintas sektor dan peningkatan produksi lokal.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan penguatan sektor pangan menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan daerah.
“Kami terus memperluas kolaborasi agar harga pangan tetap stabil dan masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasarnya,” kata Rudy.
Forum BES turut menyoroti pentingnya kerja sama antardaerah untuk menjaga inflasi kawasan tetap terkendali menjelang tahun 2026.
