Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menilai masuknya investasi besar di kawasan Bogor Raya belum sepenuhnya berdampak pada penurunan secara signifikan angka kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan di wilayah tersebut.
Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan realisasi investasi periode Januari-September telah menembus Rp218,2 triliun, tertinggi nasional dan sebagian besar diserap di Bogor, Bekasi, dan Karawang.
“Investasinya luar biasa, tetapi kemiskinan dan pengangguran masih tinggi. Artinya pertumbuhan ekonomi belum inklusif,” kata Herman saat memberikan paparan dalam Borderline Economic Summit (BES) 2025, di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu.
Ia mencatat angka kemiskinan Jabar saat ini berada di kisaran 7,02 persen atau sekitar 3,5 juta jiwa, sementara pengangguran mencapai 6,7 persen atau 1,7 juta orang.
Baca juga: 120 ribu warga Bogor berhasil keluar dari kemiskinan dalam 5 tahun
Baca juga: Tingkat kemiskinan Kota Bogor turun, pemkot lanjutkan program terpadu
Menurut Herman, tingginya indeks Gini di beberapa kota besar membuat dampak pertumbuhan ekonomi tidak merata.
“Kota Bogor indeks Gini-nya di atas 0,4. Ini menunjukkan adanya jarak kesejahteraan yang lebar,” ujarnya.
Dia menekankan perlunya kolaborasi antardaerah untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan merata, terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah.
Herman menyebut peningkatan investasi harus diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja lokal, penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pemerataan pembangunan desa-kota.
“Pertumbuhan bukan hanya soal angka PDRB, tetapi bagaimana manfaat pembangunan dirasakan masyarakat kecil,” katanya lagi.
Baca juga: Mensos temui pendamping PKH hapus kemiskinan ekstrem
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan BES menjadi forum penting untuk memastikan arah pembangunan kawasan dilakukan secara inklusif.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi Bogor Raya memberi manfaat bagi seluruh warga tanpa kecuali,” ujar Rudy.
Forum BES menghasilkan rekomendasi percepatan pembangunan terintegrasi sebagai langkah mengurangi kesenjangan ekonomi.
