Kabupaten Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan perlunya perubahan paradigma pembangunan kawasan Bogor Raya dari pendekatan perbatasan menjadi pendekatan aglomerasi untuk menjawab persoalan lintas wilayah yang semakin kompleks.
Menurut dia, pembangunan ekonomi, tata kota, transportasi, banjir, dan sampah tidak lagi relevan dikelola dengan skema “borderline” atau perbatasan administratif antardaerah.
“Ini bukan lagi soal batas wilayah. Ini soal aglomerasi. Semua daerah di Jabodetabek-Punjur harus melihat dirinya sebagai satu ekosistem besar,” kata Bima dalam Bogor Econimic Summit (BES) 2025 di Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu.
Ia menjelaskan bahwa konsep aglomerasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah menyusun perencanaan bersama, anggaran bersama, hingga tata ruang bersama, seperti model metropolitan di negara-negara maju.
Bima menyebut kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah menerapkan pendekatan aglomerasi sejak tahap perancangan, sehingga setiap sektor pembangunan terhubung secara terpadu.
“Konsepnya bukan lagi city in the garden, tetapi city in the forest. Semuanya terintegrasi dari perencanaan hingga operasional,” ujarnya.
Ia mengatakan perubahan status Jakarta menjadi Daerah Khusus akan diikuti pembentukan Dewan Aglomerasi yang mengoordinasikan tata kelola Jabodetabek-Punjur.
Menurut Bima, lembaga itu akan berperan penting untuk memastikan perencanaan wilayah seperti RDTR/RTRW, transportasi, energi, dan pengelolaan sampah dilakukan secara terstruktur.
“Kalau tidak terintegrasi, kawasan ini akan menghadapi risiko krisis ekologis dan stagnasi ekonomi,” kata dia.
Bupati Bogor Rudy Susmanto menyatakan dukungannya terhadap pendekatan aglomerasi karena relevan dengan kebutuhan percepatan pembangunan lintas wilayah.
“Kami membutuhkan kebijakan yang lebih terintegrasi agar persoalan kawasan bisa diselesaikan secara tuntas,” katanya.
Menurut Rudy, gagasan aglomerasi membuka peluang kerja sama lebih luas antara Bogor Raya dengan kota-kota besar di sekitarnya.
Pemerintah pusat memastikan forum BES menjadi bagian penting dalam menyosialisasikan arah kebijakan baru tata kelola metropolitan di Indonesia.
Baca juga: Bupati Bogor kumpulkan 11 kepala daerah bahas kawasan perbatasan
