Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mensosialisasikan program rumah susun atau rusun bersubsidi sebagai bagian dari kebijakan prioritas nasional tiga juta rumah kepada ratusan aparatur sipil negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Dirjen Perumahan Perkotaan pada Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk mengurangi backlog perumahan, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan penyangga seperti aglomerasi Jabodetabek.
"Hunian vertikal bersubsidi menjadi salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan masyarakat perkotaan yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap rumah layak," katanya di Cikarang, Selasa.
Menurut dia, keterbatasan lahan serta tinggi harga rumah tapak yang dibangun langsung di atas tanah kawasan perkotaan mendorong pemerintah menghadirkan alternatif hunian berupa rumah susun atau apartemen subsidi yang lebih terjangkau serta dekat dengan pusat aktivitas masyarakat.
Baca juga: Menteri PKP targetkan ratusan rusun subsidi dapat dibangun tahun 2026
Ia menjelaskan pembangunan apartemen subsidi dilakukan oleh pihak swasta sedangkan pemerintah hadir melalui berbagai bentuk dukungan, seperti subsidi pembiayaan, bantuan uang muka serta skema suku bunga agar tetap terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dia menyatakan kegiatan sosialisasi ini masih pada tahap penjaringan minat dan pemetaan kebutuhan sehingga belum memasuki tahapan teknis maupun perizinan pembangunan.
"Kami ingin memastikan kebijakan yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Karena itu, sosialisasi ini menjadi dasar penting sebelum kebijakan diimplementasikan lebih lanjut," ujarnya.
Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menyampaikan Pemerintah Kabupaten Bekasi berperan memfasilitasi kegiatan sosialisasi tersebut sebagai bagian dari dukungan terhadap kebijakan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat.
Baca juga: Menteri PKP ungkap Meikarta menjadi salah satu lokasi rusun subsidi
"Pemerintah daerah memfasilitasi agar ASN (Aparatur Sipil Negara) dan masyarakat memahami skema hunian bersubsidi yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat," katanya.
Ia menjelaskan salah satu rencana yang disampaikan dalam sosialisasi tersebut adalah pengembangan apartemen subsidi di kawasan Cikarang dengan konsep hunian vertikal.
Rencana tersebut masih pada tahap penyampaian kebijakan dan pemetaan kebutuhan, termasuk identifikasi kemampuan finansial, karakteristik calon penghuni serta preferensi lokasi dan fasilitas.
Menurut dia, proses ini penting dilakukan agar kebijakan yang akan diterapkan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Kementerian PKP terima 60 tiket pengaduan dari penghuni rusun di Jabodetabek
Asep melanjutkan program apartemen bersubsidi ini tidak hanya diperuntukkan bagi ASN, tetapi juga terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan skema pembiayaan bersubsidi.
"Pemerintah Kabupaten Bekasi akan sejalan dan mendukung kebijakan Kementerian PKP sekaligus memastikan setiap tahapan dilaksanakan sesuai regulasi yang berlaku," kata dia.
