Kabupaten Bogor (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman meminta kabupaten dan kota di Bogor Raya mempercepat realisasi belanja APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah menjelang akhir tahun anggaran 2025.
“Belanja pemerintah adalah mesin pertumbuhan. Tidak mungkin kita bicara percepatan ekonomi kalau belanjanya belum dipacu,” kata Herman dalam Bogor Econimic Summit (BES) di Ciawi, Kabupaten Bogor, Rabu.
Herman mengungkapkan bahwa realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencapai 78 persen, sementara daerah-daerah di Bogor Raya baru menyentuh angka sekitar 71 persen.
Ia menjelaskan bahwa percepatan belanja anggaran akan memicu pergerakan sektor konstruksi, tenaga kerja, bahan bangunan, serta konsumsi rumah tangga yang berdampak langsung pada ekonomi lokal.
Baca juga: Pemkab Bogor umumkan 10 perangkat daerah realisasi belanja tertinggi
Baca juga: Realisasi Belanja APBD Kabupaten Bogor 2024 capai 89,80 persen
Menurut dia, idealnya daerah-daerah Bogor Raya mampu menembus realisasi 80 persen pada akhir tahun agar tidak ada idle money yang menumpuk di kas daerah.
“Semakin cepat dibelanjakan, semakin besar efek ekonomi yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Herman menekankan bahwa akuntabilitas tetap harus terjaga dalam setiap percepatan belanja pemerintah. Namun percepatan tidak boleh terhambat oleh birokrasi yang berbelit.
Ia mencontohkan bahwa Jabar kini menjadi pemda dengan manajemen kas terbaik nasional karena mampu mempublikasikan posisi RKUD setiap hari.
“Ini bentuk transparansi untuk memastikan uang masyarakat tidak ‘diendapkan’ tetapi langsung bekerja untuk rakyat,” kata Herman.
Baca juga: DPRD dan Pemkab Bogor tetapkan APBD 2025 sebesar Rp11,1 triliun
Ia menyebut percepatan belanja juga penting untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara provinsi dan daerah di Bogor Raya yang hingga kini masih cukup lebar.
Bupati Bogor Rudy Susmanto mengatakan pihaknya siap mengakselerasi belanja APBD Kabupaten Bogor sebagai bagian dari komitmen mempercepat pembangunan.
“Kami akan terus memastikan agar belanja pemerintah memberi dampak langsung terhadap kesejahteraan warga,” kata Rudy.
Forum BES menghasilkan komitmen untuk memperkuat sinkronisasi fiskal antardaerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara terpadu.
