Menristekdikti: Pencegahan korupsi dimulai dari perguruan tinggi

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Menteri Riset Teknologi dan Perdidikan Tinggi (Menristekdikti) Prof Mohammad Nasir mengatakan perguruan tinggi negeri maupun swasta harus menjadi yang pertama dalam menjaga Indonesia menjadi negara yang bebas dari korupsi.

"Kalau bisa perguruan tinggi negeri dan swasta melalui pelayanan pendidikan tinggi harus menjadi yang pertama menjaga Indonesia bebas dari korupsi supaya kehadiran kampus betul-betul bermanfaat untuk rakyat," kata Nasir dalam Sarasehan Antikorupsi yang digelar oleh Majelis Guru Besar PTNBH di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Nasir mengatakan, korupsi adalah penyebab utama rendahnya indeks aya saing global (global competitiveness indeks) bangsa Indonesia, yang saat ini berada di peringkat 36 dari 137 negara.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya indeks daya saing Indonesia, di antaranya, perguruan tinggi tidak bermutu, kesehatan kurang baik, teknologi yang dihasilkan dari perguruan tinggi kurang baik.

"Apa yang menyebabkan, secara nasional ini yang harusnya ?bisa menggerakkan ekonomi dengan baik karena itu bagian dari pendidikan tinggi," katanya.

Nasir mengatakan, Kemenristekdikti mencoba menelisik lebih mencari tahu lebih dalam penyebabnya, yang pertama masalah korupsi.

Menurutnya, setiap komponen di perguruan tinggi berperan dalam mewujudkan Indonesia bebas korupsi. Oleh karena itu, Kemenristekdikti mengajak bersama dan mendorong kinerja makin baik, tapi jangan sampai korupsi.

"Apa yang menyebabkan orang korupsi yaitu sifat serakah, tamak, gaya hidup, dan ada kesempatan, ini yang menyebabkannya seseorang melakukan korupsi, ini yang harus dihindari," katanya.

Majelis Dewan Guru Besar Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) menggelar Festival Akademia Antikorupsi 2018 mengangkat tema "Peran Strategis Perguruan Tinggi dalam Pendidikan Antikorupsi, pemberantasan korupsi sumber daya alam, dan sinergi multipihak untuk gerakan Indonesia antikoripsi".

Rektor IPB Dr Arif Satria mengatakan, kegiatan Sarasehan ini menjadi bagus khususnya bagi kampus PTNBH melakukan kegiatan atau gerakan antikorupsi dimulai dari membangun solidaritas dan kekuatan para guru besar.

"Langkah ini internal dulu, dilakukan guru besar merupakan bagian dari komitmen bersama beberapa perguruan tinggi antikorupsi, karena perguruan tinggi punya tanggung jawab moral kampus," kata Arif.

Ketua Panitia Sarasehan Antikoripsi DGB PTNBH, Rina Mardiana mengatakan sarasehan antikorupsi diikuti dewan guru besar dari 11 PTNBH.

Menurutnya gerakan antikorupsi ini menjadi sangat penting, mengingat kekayaan alam Indonesia yang harusnya mampu mensejahterakan rakyat.

"Tapi kenapa masih terjadi kemiskinan di wilayah pedesaan, kerusakan hutan, tata kelola yang tidak baik, salah satunya karena korupsi," kata dia.

Rina menambahkan, korupsi tidak hanya menjadi peluang kehilangan negara. Tetapi juga kegagalan negara dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan bangsa.