Jakarta (ANTARA) - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan Program Sekolah Rakyat akan membutuhkan kurang lebih 700 tenaga pengajar yang sudah bersertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Mensos menyebutkan jumlah tersebut sudah menyesuaikan dengan kapasitas murid yang dapat diterima di seluruh Sekolah Rakyat yang telah siap beroperasi pada bulan Juli mendatang.
“Kemarin sudah dihitung sementara. Jadi dari 2.000 murid lebih itu kami butuh guru dan pamongnya itu kira-kira 700an,” kata Mensos usai meninjau kesiapan Sekolah Rakyat di Pusdiklat Kemensos, Jakarta Selatan pada Kamis pagi.
Terkait mekanisme seleksinya, ia mengatakan Kemensos bersama Tim Formatur Sekolah Rakyat telah meminta Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen untuk menyeleksi sekitar 60 ribu guru PPG Prajabatan berdasarkan kedekatan lokasi domisili masing-masing dengan Sekolah Rakyat.v
“Ya, yang tinggal di dekat situ diprioritaskan bila mendaftar. Misalnya Sekolah Rakyat yang di Jakarta Selatan ya kita prioritaskan guru yang tinggal atau berada di sekitar Jakarta Selatan. Kalau nggak ada baru ke Jakarta Barat atau Jakarta Timur gitu, tentunya lah dicari yang paling dekat,” imbuh Mensos.
Sebelumnya pada Selasa (19/3) di Jakarta, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menjelaskan pihaknya melalui satgas akan mencari dan menyeleksi guru yang tidak hanya kompeten, namun juga memiliki empati sosial untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
“Meskipun mereka sudah lulus PPG, kami tetap lakukan tes ingin tahu para guru itu punya empati sosial gak, sehingga tidak hanya mempunyai kompetensi akademik yang bagus, tapi juga punya empati sosial,” kata Nuh.
Pada kesempatan itu, ia juga menyebutkan proses rekrutmen guru untuk Sekolah Rakyat akan dimulai pada awal April bersamaan dengan seleksi penerimaan murid untuk sekolah tersebut.
Nuh pun menyampaikan para guru yang lolos seleksi nantinya akan mendapatkan pelatihan selama kurang lebih satu bulan yang dilanjutkan dengan mengikuti masa orientasi hingga akhirnya siap untuk mengajar pada bulan Juli.
“Sehingga April direkrut, bulan Mei pelatihan dan selanjutnya orientasi, maka nanti awal Juli mereka sudah ready,” kata Nuh.
Sebelumnya, pada Rabu (19/3), Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh menegaskan para murid yang telah lulus menyelesaikan pembelajaran di Sekolah Rakyat tidak akan menjalani ikatan dinas.
“Nggak ada ikatan dinas. Mereka bebas setelah lulus. Setelah lulus bebas, yang penting kami sudah ngasih bekal, silakan dengan bekal itu bisa mengarungi kehidupannya,” tegas Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, Rabu.
Baca juga: Tim Formatur Sekolah Rakyat mencari guru PPG berempati sosial
Ia menjelaskan Sekolah Rakyat dari tingkat SD hingga SMA berupaya untuk mempersiapkan murid-murid yang berasal dari keluarga miskin ekstrem tersebut untuk memiliki kesempatan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, dengan menjadi penerima KIP Kuliah.
Namun demikian, pihaknya tetap mempersiapkan para murid lulusan Sekolah Rakyat yang ingin melanjutkan bekerja, dengan membekali mereka dengan kompetensi-kompetensi yang bersertifikat.
Ia menyebutkan kompetensi-kompetensi itu utamanya, meliputi coding, cyber security, data science dan kompetensi digital lainnya yang memungkinkan para alumni Sekolah Rakyat untuk bersaing secara profesional, sehingga dapat memutus mata rantai kemiskinan keluarga masing-masing.
Oleh karena itu, Nuh menerangkan pihaknya akan secara berkala mengukur proses belajar murid-murid di Sekolah Rakyat, sehingga dapat memastikan perkembangan para murid terarah sekaligus melaporkannya secara berkala kepada orang tua, wali murid maupun publik.
Ia menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengukur beberapa aspek tersebut, mulai dari aspek gizi, kesehatan, tingkat IQ, kedisiplinan, kecerdasan mental hingga kompetensi masing-masing murid.
“Paling tidak setiap semester kami bisa menyampaikan progresnya. Ini lho, progres fisiknya seperti ini, dia tambah sehat, IQ-nya pun juga demikian, kedisiplinannya pun juga demikian, mentalitasnya pun juga demikian, sehingga kami bisa melaporkan ke publik,” kata Nuh.
Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh mengatakan pihaknya melalui tim satgas mulai melakukan proses rekrutmen murid untuk Sekolah Rakyat pada 1 April.
“Titik krusialnya sekarang ini dan insya Allah mulai dari 1 April, teman-teman satgas sudah mulai melakukan rekrutmen calon-calon murid sesuai dengan desil yang ada di masing-masing daerah,” kata Nuh usai Rapat Pleno Persiapan Penerimaan Siswa Baru Sekolah Rakyat di Kantor Kemensos Salemba, Jakarta, pada Rabu.
Ia menjelaskan proses rekrutmen akan dimulai dari anak-anak yang berada dalam kategori desil 1 atau miskin ekstrem yang tinggal di sekitar Sekolah Rakyat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Anak-anak dari kategori desil 1 ini, lanjutnya, akan menjalani serangkaian tes, mulai dari psikotes, tes akademik, hingga tes kesehatan. Proses rekrutmen akan dilanjutkan kepada anak-anak dari desil 2 apabila kuota murid masih tersedia.
Lebih lanjut, ia menerangkan pihaknya juga akan secara berkala mengukur proses belajar murid-murid di Sekolah Rakyat sehingga pihaknya dapat pula secara berkala melaporkan perkembangan para murid kepada orang tua, wali murid maupun publik.
Ia menyebutkan pihaknya akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengukur beberapa aspek tersebut secara berkala, mulai dari aspek gizi, kesehatan, tingkat IQ, kedisiplinan, kecerdasan mental hingga kompetensi masing-masing murid.
“Paling tidak setiap semester kami bisa menyampaikan progresnya. Ini lho, progres fisiknya seperti ini, dia tambah sehat, IQ-nya pun juga demikian, kedisiplinannya pun juga demikian, mentalitasnya pun juga demikian, sehingga kami bisa melaporkan ke publik,” imbuhnya.
Ia berharap pihaknya dapat membangun kepercayaan publik dengan pengukuran dan pelaporan perkembangan murid Sekolah Rakyat secara berkala dan terarah.
Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menilai program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai strategis karena menyelesaikan dua masalah sekaligus.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko mengatakan Sekolah Rakyat memiliki tujuan utama memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan sehingga termasuk dalam program prioritas, seperti program Makan Bergizi Gratis.
“Karena ini sangat strategis memutus mata rantai kemiskinan dan kebodohan, kami anggap ini sesuatu yang sangat prioritas seperti program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya dalam pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan BP Taskin juga terlibat dalam program Sekolah Rakyat. Dalam hal ini, BP Taskin bertanggung jawab menyusun rencana induk program Sekolah Rakyat.
Hal tersebut mencakup identifikasi daerah prioritas, penyusunan kurikulum berbasis keterampilan kerja, serta pemantauan efektivitas program.
Menurutnya, program ini dirancang menjadi solusi bagi kelompok miskin ekstrem yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal.
“Salah satu fokus utama kami adalah memastikan bahwa anak-anak yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan dapat masuk dalam sistem ini. Kami juga akan mengidentifikasi wilayah serta kelompok yang belum terdata dalam sistem administratif agar tidak ada yang terlewat dari program ini,” katanya.
Baca juga: Mensos tegaskan murid Sekolah Rakyat tidak boleh putus sekolah
Ia berharap, ke depan Sekolah Rakyat tak hanya berhenti pada jenjang sekolah menengah atas, tetapi juga mendorong siswa-siswa berprestasi melanjutkan ke perguruan tinggi.
“Bagi yang lulus (SMA) kita sepakat ada inkubasi dan pekerjakan ke program-program strategis Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis dan lain-lain,” katanya.
Dalam kesempatan, ia juga menawarkan peluang membantu program Sekolah Rakyat dari sisi pembiayaan karena BP Taskin dapat menggalang dana dari swasta.
Budiman menyebut ada puluhan triliun rupiah dana tanggung jawab sosial perusahaan yang bisa dimanfaatkan untuk menyokong pembiayaan kegiatan belajar mengajar.
“Kebetulan di perpres, BP Taskin dimungkinkan melakukan penggalangan dana yang tidak mengikat, baik dari CSR, hibah, atau sumber lainnya. Kami dapat informasi dari Bappenas ada Rp80 triliun dana CSR yang bergulir setiap tahun dari swasta dan Rp10 triliun dari BUMN,” ujar dia.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menyampaikan bahwa Kemensos siap menjalankan program ini di lapangan dengan memastikan pendampingan sosial, penyediaan akses pendidikan, serta integrasi dengan program pemberdayaan lainnya.
“Kami tidak hanya akan membangun sekolah, tetapi juga memastikan bahwa anak-anak ini benar-benar mendapatkan manfaat optimal dari pendidikan yang diberikan. Sekolah Rakyat berasrama harus menjadi tempat yang nyaman, aman, dan berkualitas bagi mereka,” ujar dia.
Ia menjelaskan program Sekolah Rakyat merupakan respons terhadap arahan Presiden untuk menyediakan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Sekolah ini akan berbasis asrama dan dirancang untuk menampung 1.000 siswa per sekolah. Setiap sekolah akan dibangun di atas lahan seluas 5-10 hektare, dengan target awal pembangunan 100 sekolah per tahun.
Untuk mendukung program ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp100 miliar untuk operasional dan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut.
Eksekusi program ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Keuangan.
Selain itu, pemerintah telah membentuk sejumlah satuan tugas (satgas) yang bertanggung jawab dalam berbagai aspek, seperti pengembangan kurikulum, rekrutmen guru, pembangunan sarana prasarana, serta pengelolaan pendidikan.
Baca juga: Mensos ungkap progres Sekolah Rakyat, gunakan tenaga guru ASN
Baca juga: Menanti Sekolah Rakyat
