Magelang, Jawa Tengah (ANTARA) - Kementerian Sosial mendorong para keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk segera tergraduasi atau naik kelas melalui program pemberdayaan ekonomi agar tidak bergantung pada bantuan sosial secara terus-menerus.
"Bantuan sosial bersifat sementara dan harus menjadi jembatan menuju kemandirian ekonomi masyarakat," kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono saat menghadiri rangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2025 di Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Sabtu.
Kementerian Sosial memastikan pemerintah telah menyiapkan berbagai program pemberdayaan yang menggenapi upaya perlindungan sosial seperti bansos program keluarga harapan (PKH).
Agus dalam kesempatan itu menyatakan segenap program pemberdayaan tersebut akan menyasar kepada KPM di Kabupaten Magelang yang jumlahnya lebih dari seribu kepala keluarga.
Demi mencapai hasil yang maksimal, ia berpesan kepada kepala daerah hingga ke tingkat kepala desa agar lebih berperan aktif dalam mendata warga yang benar-benar membutuhkan intervensi pemerintah yakni mereka yang berada pada desil 1-4 Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
"Graduasi merupakan bentuk keberhasilan program sosial dan wujud solidaritas agar bantuan dapat dialihkan kepada warga yang lebih membutuhkan.
Jadi jelas alurnya kepala desa mendata, terus kepala dinas sosial laporkan itu ke Kemensos. Berapa lansia tunggal, yatim piatu, disabilitas lalu rumahnya rusak, di data supaya mendapatkan dukungan dan bantuan dari pemerintah. Lalu dilakukan pemberdayaan hingga mandiri," kata dia menjelaskan.
Adapun pada tahun ini Kementerian Sosial mencatat secara umum sudah ada sebanyak 77 ribu keluarga penerima manfaat dari Program Keluarga Harapan yang telah graduasi dari program bantuan sosial tersebut.
Keluarga yang telah tergraduasi selanjutnya akan mengikuti program pemberdayaan yang akan diberikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Pemerintah menargetkan sebanyak 300 ribu keluarga penerima manfaat bisa graduasi dari Program Keluarga Harapan pada 2026 demikian seterusnya sehingga nantinya mereka tidak lagi bergantung pada pemberian bantuan sosial.
Hal ini dinilai sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem pada tahun 2026 dan menurunkan angka kemiskinan nasional menjadi lima persen pada 2029.
Upaya tersebut dilakukan lewat kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang juga melibatkan sejumlah pemangku kepentingan.
Saat ini tercatat sekitar 8,4 juta keluarga miskin dan rentan telah menerima perlindungan sosial, sementara 1,3 juta keluarga miskin menerima BLT Dana Desa.
Kemudian ada lebih dari 96 juta warga kini dapat berobat gratis melalui BPJS Kesehatan.
Di sektor ekonomi rakyat, sekitar 3,7 juta pedagang kecil, warung, dan pengusaha rintisan memperoleh pembiayaan, serta lebih dari 12 juta pelaku ekonomi kreatif, koperasi, pekerja migran, dan UMKM mendapatkan akses peningkatan kapasitas untuk naik kelas.
Baca juga: Mensos akan bantu rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana
Baca juga: Kemensos pastikan penyaluran BLTS tahap kedua pada pekan depan
