Makassar (ANTARA) - Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin (Unhas) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka pengentasan kemiskinan di daerah itu.
Dekan Fakultas Peternakan Unhas Syahdar Baba dalam keterangan di Makassar, Minggu, mengatakan kerja sama ini mengadopsi paket teknologi berbasis peternakan dan pertanian produktif, dengan instrumen utama ayam ALOPE Unhas-1, ternak itik, serta berbagai tanaman produktif lainnya.
Paket teknologi tersebut akan diintroduksikan kepada rumah tangga rentan miskin sebagai upaya peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi.
Baca juga: Kajian LPPM Unhas fokus pada percepatan ekonomi dan konservasi Kabupaten Tambrauw
Ia menjelaskan keberadaan ayam ALOPE Unhas-1 yang telah dirilis Kementerian Pertanian sebagai salah satu galur ayam kampung unggul nasional, menjadi bukti nyata komitmen Unhas dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan No Poverty, melalui inovasi berbasis riset.
Fakultas Peternakan Unhas juga mendorong Pemerintah Kabupaten Barru untuk mendirikan unit pembibitan ayam ALOPE Unhas-1 sehingga kabupaten itu dapat menjadi daerah mandiri bibit ayam.
Selain itu, kata dia, pengembangan inovasi pakan berbahan baku lokal turut didorong guna menurunkan biaya produksi dan meningkatkan daya saing ayam yang dihasilkan.
“Saat ini, pembangunan fasilitas breeding masih dalam proses, dengan kapasitas awal yang direncanakan mencapai 500 ekor day old chick (DOC) per pekan. Produksi DOC ditargetkan meningkat menjadi 1.000 ekor per pekan pada September 2026” kata dia.
Baca juga: PKM Unhas tingkatkan tanggap bencana Sumatera
Secara keseluruhan, program ini menargetkan peningkatan pendapatan bagi sekitar 150 rumah tangga rentan miskin di Kabupaten Barru.
Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Barru Ahmad mengatakan pelaksanaan program akan dikawal oleh tim teknis khusus yang telah disiapkan oleh dinas terkait.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Barru Syahrir menekankan pentingnya pelatihan bagi pendamping lapangan agar proses introduksi teknologi kepada rumah tangga penerima manfaat dapat berjalan optimal.
