Ketum LBH Mabes nilai masif dukungan, tuntutan dan harapan dari transformasi Polri

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum LBH Masyarakat Adil Bersatu (LBH MABES) Dr. Tasrif M. Saleh menilai capaian visi Polisi Presisi saat ini perlu untuk direfleksikan di akhir tahun 2024, mengingat masifnya dukungan dan tuntutan, serta harapan dari transformasi di tubuh Polri.

"Polisi Presisi secara konsep diterima oleh masyarakat sebagai upaya transformasi di tubuh Polri. Tetapi upaya tersebut perlu direfleksikan mengingat tuntutan dan dukungan yang masif dari masyarakat," kata Tasrif dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Alumni Doktor Universitas Jayabaya ini juga menyadari bahwa proses transformasi melalui Polisi Presisi tidak bisa dilakukan seperti membolak-balikkan telapak tangan. Katanya membangun kembali citra perlu waktu dan energi ekstra untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Kendati demikian, Tasrif mengakui capaian prestasi Polri 2024 cukup menggembirakan. Polri berhasil menangani kasus yang meresahkan masyarakat secara langsung seperti judi online (Judoi), pinjaman online (Pinjol), kasus narkoba, korupsi, dan kejehatan yang terorganisir, serta menangani bencana secara humanis.

"Polri berperan sangat penting dalam mengetas masalah sosial masyarakat yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Polri secara serius menyelesaikan masalah judi online dan pinjam online yang cukup meresahkan masyarakat Indonesia," ujar Tasrif.

Selain prestasi, Tasrif juga mengingatkan bahwa Polri masih menyisahkan pekerjaan rumah dalam mengembalikan citra melalui Polisi Presisi. "Menyongsong 2025, Polri perlu tuntaskan pekerjaan rumah agar supaya publik terpenuhi rasa puas terhadap kinerja institusi ini," ujarnya.

Ada beberapa masalah umum yang perlu diselesaikan. Pertama, reformasi kelembagaan. Kedua, keterbukaan dalam menangani berbagai kasus. Ketiga, pendekatan humanis yang harus lebih ditingkatkan oleh Polri. Keempat, sinergi dengan masyarakat yang harus kembali digalakkan oleh Polri.

Kemudian Tasrif mengungkapkan tantangan institusi Polri dalam menguraikan masalah di atas yaitu menghadapi stereotipe di masyarakat. Seperti contohnya penanganan kekerasan seksual yang melibatkan Agus Buntung di Mataram. Polisi awalnya sangat diragukkan dalam kasus ini.

"Saat awal mencuatnya kasus kekerasan seksual Agus Buntung di Lombok, Polri dinilai secara negatif karena Agus berkebutuhan khusus. Pelabelan negatif tersebut menyebabkan tindakan dan keputusan Polri diragukan. Tapi publik tercerahkan ketika fakta-fakta muncul" ujarnya.

Karena Polisi Presisi perlu untuk terus dibuktikan secara tuntas 2025, Tasrif mengingatkan Polri perlu menjaga citra, baik secara lembaga dan individu anggota Polri. Karena stereotipe ini masalahnya hanya terus memberikan bukti di masyarakat.