Pemprov NTB gandeng MSC Indonesia wujudkan perikanan berkelanjutan

Bogor (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB) menggandeng organisasi nirlaba internasional Marine Stewardship Council (MSC) Indonesia mewujudkan perikanan berkelanjutan di provinsi tersebut.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB, Muslim, dalam taklimat media di Bogor, Jumat, menjelaskan salah satu bentuk komitmen yang dilakukan bersama MSC yaitu menggelar bimbingan teknis (bimtek) untuk pengembangan kapasitas bagi pihak yang terjun langsung dalam perbaikan perikanan.

Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Tingkat I dan Bimtek Rantai Pengawasan (Chain of Custody) yang diinisiasi MSC itu berlangsung di Mataram, NTB.

Muslim menjelaskan dinamika konsumsi kebutuhan produk kelautan global semakin menuntut adanya jaminan keberlanjutan dalam usaha perikanan, mulai dari teknik penangkapan sampai dengan pengolahan.

Baca juga: MSC perkuat pemahaman sertifikasi perikanan ekolabel kepada mitra melalui bimtek

“Untuk membuktikan produk perikanan dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, dibutuhkan sertifikasi produk oleh lembaga yang diakui secara global agar produk perikanan kita dapat mengakses pasar internasional,” kata Muslim.

Menurutnya,  program sertifikasi dan pelabelan makanan laut dari MSC paling diakui di dunia, sehingga dengan menjadi bagian dari program ini dan menggunakan label MSC biru menunjukkan ikan dan makanan laut berasal dari sumber yang berkelanjutan.

Ia menyebutkan kegiatan berlangsung selam dua hari pada 4-5 Juli 2023 dengan diikuti 25 peserta dari unsur DKP NTB, pemerintah kabupaten/kota, LSM, akademisi, pelaku usaha, dan asosiasi.

"Termasuk diantaranya adalah perwakilan Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan yang di sesi penutupan bimtek mempresentasikan hasil kajian rantai pasok gurita di NTB," tuturnya.

Baca juga: MSC bersama KKP kampanye seafood berkelanjutan peringati Hari Laut Sedunia

Kegiatan bimtek, kata dia, merupakan implementasi dari program kerja sama MSC dengan DKP NTB di bawah perjanjian kerja sama MoU antara MSC dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.

Menurutnya, hal ini menjadi tahapan awal sebagai pengenalan program MSC, Standar Perikanan MSC, dan perangkat perbaikan perikanan, sebelum peserta dapat mengikuti bimtek lanjutan pada tingkat dua yaitu pemahaman Standar Perikanan MSC dan tingkat tiga (lokakarya dan kegiatan praktikal).

Pada hari kedua peserta mengikuti sesi bimtek untuk pemahaman Program Standar Rantai Pengawasan.

Baca juga: KKP turut luncurkan situs regional MSC Indonesia

Muslim mengatakan bimtek serupa juga dilaksanakan pada 2021 dengan fokus peserta adalah pemangku kepentingan perikanan kakap kerapu. Bimtek saat itu bertujuan untuk memperkuat pendalaman standar oleh pemangku kepentingan awal dan memperkenalkan program perikanan berkelanjutan ke pemangku kepentingan perikanan gurita.

Ia menjelaskan program perbaikan perikanan kakap kerapu di NTB yang dikawal oleh Rekam Nusantara Foundation mendapatkan dana hibah Ocean Stewardship Fund MSC tahun 2022. Perkembangan program perbaikan perikanan ini terus dikawal oleh berbagai pihak sembari menjadi percontohan bagi perikanan lainnya, termasuk gurita.