Presiden Jokowi Soal Pentingnya Kemampuan Berkompetisi

Jakarta (Antara Megapolitan) - Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya kemampuan untuk berkompetisi menghadapi persaingan, seperti saat memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang segera dimulai.

Tim komunikasi Presiden Ary Dwipayana dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Sabtu menjelaskan, Presiden berharap masyarakat tidak takut terhadap persaingan.

"Tinggal dua minggu lagi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dibuka. Banyak yang bertanya pada saya, apakah kita siap?" ucap Presiden Jokowi ketika berbicara pada Kongres ke-20 Persatuan Insinyur Indonesia (PII) 2015, Sabtu, di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta.

Sebenarnya, kata Presiden, hampir semua kepala negara ketika bertemu dirinya justru mengkhawatirkan negara mereka kebanjiran produk dari Indonesia. Mereka beranggapan justru Indonesia yang diuntungkan dengan era persaingan nanti.

Demikian pula ketika Presiden menyampaikan bahwa Indonesia bermaksud masuk Trans-Pacific Partnership (TPP). Berbagai respon diberikan di tanah air, tidak sedikit yang mengatakan Indonesia akan merugi bila masuk TPP. "Kan saya bilang bermaksud 'akan', wong dokumennya belum masuk parlemen," ucap Presiden.

Sebenarnya yang harus dipikirkan bukanlah masuk TPP atau tidak, tetapi ada yang lebih penting dari hal tersebut, yakni kita harus bersiap diri memasuki era persaingan.

"Visi ke depan visi kompetisi, harus berani," ujar Presiden.

Pembangunan infrastuktur, menjawab keraguan masyarakat.

Menyambut MEA, Presiden menyebutkan bahwa infrastruktur menjadi fokus pemerintah dan telah disiapkan anggaran sebesar Rp313 triliun untuk membangun inftrastruktur tersebut.

"Kita nanti akan bangun jalan. Sekarang sudah tidak mau mundur-mundur," kata Presiden.

Presiden yang hadir bersama istri Iriana Joko Widodo mengatakan bahwa jalan tol yang dibangun sejak merdeka hingga sekarang hanya 800 km. Lima tahun ke depan, pemerintah minimal akan membangun 1.000 km.

Untuk mewujudkannya, Presiden mengatakan dirinya tidak ragu turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan.

Bahkan di beberapa ruas jalan tol yang dibangun, pembebasan lahannya belum tuntas 100 persen.

Presiden memiliki pemikiran bahwa jika dirinya melakukan pengecekan setiap tiga bulan, menteri yang terkait pasti akan mengecek setiap bulan. Tentunya jajaran di bawahnya akan lebih sering lagi.

"Saya sampaikan ke menteri-menteri, jangan rapat tiga kali lebih, baru memutuskan. Saya tidak mau rapat bertele-tele," ujar Presiden.

Tidak sedikit masyarakat suatu daerah meragukan pembangunan infrastruktur yang akan dimulai. Hal ini dialami Presiden ketika akan memulai pembangunan jalur kereta api di Sumatera.

"Ini benar Pak? Jangan hanya 'groundbreaking' saja, karena sudah 30 tahun tidak jadi-jadi," ucap Presiden menirukan pertanyaan masyarakat Sumatera.

Presiden menjelaskan bahwa dirinya memiliki persyaratan jika akan melakukan groundbreaking pembangunan infrastruktur, seperti jalur kereta api harus telah dibangun minimal 7 km.

Untuk pembangunan pembangkit listrik, Presiden telah menginstruksikan menteri terkait untuk memangkas proses perizinannya, karena untuk mengurus perizinannya memerlukan waktu 2 tahun, bahkan ada yang hingga 6 tahun.

"Ternyata ada 69 izin, kalau perlu potong jadi tinggal sepertiga. Saya hitung 269 lembar," ujar Presiden.

Sebelum menyampaikan sambutan, Presiden Jokowi dianugerahi Anggota Kehormatan PII. Turut mendampingi Presiden, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.