BPKN dukung kebijakan Presiden berikan bantuan obat gratis untuk isoman

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E Halim mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo untuk memberikan bantuan obat-obatan dan vitamin gratis bagi warga yang sedang melakukan isolasi mandiri (isoman).

Kebijakan itu merupakan komitmen Pemerintah untuk meredam penyebaran virus COVID-19 yang menyebabkan masyarakat sulit untuk beraktivitas.

"PPKM darurat untuk Jawa-Bali diharapkan dapat menekan laju penyebaran virus COVID-19," kata Rizal dalam keterangannya, Kamis.

Rizal menjelaskan Menko Marves dalam beberapa hari ini terus melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait dalam proses penyaluran obat-obatan untuk masyarakat isoman dan beras gratis melalui program keluarga harapan.

Baca juga: BPKN kecam pihak-pihak yang menaikkan harga oksigen, obat dan vitamin tidak wajar

Selain itu Pemerintah juga tengah menyiapkan Rumah Sakit Lapangan yang tersebar di beberapa titik baik di Jawa maupun luar Jawa yang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini.

Rizal menjelaskan bahwa langkah untuk penanganan pandemi COVID-19 dengan sense of emergency ini harus dilakukan bersama-sama.

Masyarakat juga diminta untuk tetap disiplin dengan protokol kesehatan, tidak berkerumun, tidak melakukan perjalanan-perjalanan yang tidak perlu, dan tentunya tetap mengonsumsi nutrisi yang cukup.

"Kerja sama dan bahu membahu antarberbagai pihak dan pemangku kepentingan harus dilakukan agar kita bisa melewati situasi ini dengan risiko yang minimum. Pandemi ini merupakan musuh bersama kita, sehingga sangat diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat sehingga berbagai upaya yang telah dilakukan Pemerintah membuahkan hasil yang maksimal," katanya.

Baca juga: BPKN minta masyarakat laporkan jika ditemukan kenaikan harga berlebihan

Selain respons cepat di atas untuk menekan laju penyebaran virus COVID-19, Pemerintah juga untuk jangka menengah menggiatkan sejumlah bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat penerima manfaat, jelas Rizal.

Beberapa bantuan tersebut antara lain: Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditargetkan mencapai Rp10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Alokasi 2021 adalah Rp28,31 triliun, sementara realisasi baru mencapai Rp 13,96 triliun. Kartu sembako untuk Rp18,8 juta KPM dengan nilai Rp200 ribu per bulan. Pemerintah telah mengalokasikan Rp42,37 triliun.

Namun hingga Juni baru terealisasi sebesar Rp17,75 triliun untuk Rp15,9 juta KPM. Bansos tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target Rp10 juta KPM.

Nilai yang diberikan Rp300 ribu per KPM per bulan. Penerima akan langsung mendapatkan jatah 2 bulan yaitu Rp 600.000. Kemudian BLT desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp300 ribu per KPM per bulan.

Baca juga: Perlindungan konsumen perlu dijadikan salah satu program strategis nasional

Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan oleh Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.

Rizal meminta seluruh lapisan masyarakat agar tetap memperhatikan berbagai himbauan Pemerintah dan terus berkoordinasi secara bersama khususnya di lingkungan terkecil masing-masing.

Hal yang paling realisitis adalah mengingatkan lingkungan terkecil seperti keluarga, dan sanak saudara agar tetap menjaga kedispilinan prokes dan segera melaporkan ke petugas terdekat jika ada hal-hal yang dipandang perlu seperti masyarakat yang terpapar, kebutuhan oksigen, dan sebagainya, tutup Rizal.

Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menko Maritim dan Investasi untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan di tengah pandemi saat ini.

Merespons hal tersebut, Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan melakukan koordinasi cepat bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Presiden menginstruksikan pemberian beras gratis kemasan 5 kg dan 10 kg serta bantuan obat-obatan gratis kepada masyarakat yang isolasi mandiri akibat terpapar virus -19 baik yang bergejala maupun OTG (orang tanpa gejala) pada periode PPKM darurat Jawa-Bali.

Baca juga: BPKN apresiasi Bappebti blokir 137 domain perdagangan berjangka komoditi ilegal

Sebanyak 300.000 paket bantuan untuk pulau Jawa-Bali, dan berikutnya 300.000 paket bantuan untuk luar Jawa dengan rincian: Paket 1, berisi vitamin-vitamin untuk warga dengan PCR positif tanpa gejala atau OTG.

Paket 2, berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan kehilangan penciuman. Paket ini membutuhkan konsultasi dan resep dokter atau keterangan dokter puskesmas.

Kemudian Paket 3, berisi vitamin dan obat untuk warga dengan PCR positif disertai keluhan panas dan batuk kering. Paket ini juga membutuhkan konsultasi dan resep dari dokter.