BPKN dukung rencana Menko Luhut audit perusahaan sawit dan BPDPKS

Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim (ANTARA/Foto: istimewa).

Audit juga perlu di perluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang "nakal".

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rizal E Halim mendukung rencana audit Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pada industri sawit dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Audit juga perlu di perluas dengan mengevaluasi pemberian Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan bagi perusahaan yang "nakal"," kata Rizal dalam keterangannya, Jumat.

Rizal mengatakan audit terhadap BPDPKS juga perlu sekaligus menindaklanjuti temuan BPK terkait penggunaan dana sawit.

Baca juga: BPKN dukung kebijakan Presiden larang ekspor minyak goreng
Baca juga: BPKN minta Mendag lakukan manuver kendalikan harga bahan pokok
Baca juga: BPKN rekomendasikan agar kembalikan HET minyak goreng dan DMO

Masyarakat juga perlu tahu berapa besar subsidi bio diesel yang menggunakan dana BPDPKS, perusahaan apa saja yang menerima.

"Audit industri sawit secara menyeluruh diharapkan dapat membuka tabir permainan di industri sawit nasional yang dalam beberapa dekade telah merugikan masyarakat, bangsa dan negara," tegasnya.

Penugasan Menko Marves Luhut Binsar Panggabean terkait pembenahan tata niaga minyak goreng sawit diharapkan dapat menstabilkan harga dan ketersediaan pasokan.

Beberapa waktu lalu Menko Luhut melakukan peninjauan di pabrik pabrik MGS dan merencanakan untuk mengaudit seluruh perusahaan kelapa sawit.