Natuna (ANTARA) - Pada suatu siang di pertengahan Februari 2025, suasana sawah milik Kelompok Tani Cipto Dadi di Kecamatan Bunguran Batubi tampak berbeda dari biasanya. Kali ini, sawah seluas 5,5 hektare itu terlihat ramai dengan berbagai orang berseragam. Ada yang mengenakan pakaian loreng, hitam putih, cokelat, serta warna-warna lainnya.
Sawah yang biasanya tenang dan damai berubah menjadi lebih riuh. Setiap orang sibuk dengan tugas masing-masing, ada yang menarik kabel, memeriksa kursi, serta menyiapkan perlengkapan lainnya.
Kabupaten Natuna pada 2025 mendapat tugas dari Pemerintah Pusat untuk menanam padi di lahan seluas 114 hektare. Menyikapi perintah itu, petinggi di Kabupaten Natuna menyusun Langkah dengan membagi tugas kepada petani di lima kecamatan, yakni Bunguran Batubi, Bunguran Timur, Bunguran Selatan, Bunguran Tengah, dan Serasan Timur. Terpilihnya lima kecamatan ini dikarenakan memiliki lahan yang memadai dan petani yang aktif serta mau diajak bekerjasama.
Tidak hanya memberikan target tanam, Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan berupa benih padi untuk lahan seluas 100 hektare serta pupuk NPK. Jenis benih yang diberikan adalah biofortifikasi untuk lahan 65 hektare dan Inpari 32 untuk 35 hektare.
Untuk lahan seluas 11 hektare, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerja sama dengan Korem 033 Wira Pratama, sedangkan tiga hektare lainnya berasal dari swadaya masyarakat dan lokasinya tersebar di lima kecamatan yang telah dipilih Natuna.
"Penanaman akan dilakukan dalam dua tahap, 60 hektare pada tahap pertama, sementara tahap kedua akan disesuaikan," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Natuna Wan Sazali.
Pada penanaman perdana hari itu, terlihat harapan besar di wajah para petani agar tanaman padi tumbuh dengan baik hingga masa panen tiba.
Pupuk dari pemerintah pusat telah disalurkan pada 2024 bersamaan dengan benih padi. Sedangkan bantuan dari Kepri dan Natuna diperkirakan akan tersedia usai rasionalisasi anggaran selesai dibahas.
Total anggaran dari kabupaten yang dialokasikan untuk pengadaan pupuk dan kapur dolomit diperkirakan mencapai Rp1,2 miliar, dengan rincian Rp900 juta untuk pupuk NPK dan sisanya untuk kapur dolomit.
Bantuan kapur dolomit dianggap penting karena air yang digunakan petani memiliki tingkat keasaman tinggi. Dolomit diperlukan untuk menetralkan keasaman tanah agar tidak mengganggu pertumbuhan padi.
Uniknya, beras dalam program ini dipasarkan dalam kemasan karung lima kilogram dari gudang Bulog dan dapat dibeli melalui agen-agen yang bekerja sama dengan mereka di wilayah setempat.
Pemerintah berharap langkah-langkah ini dapat menjadi pemicu bagi petani untuk terus berjuang meningkatkan perekonomian mereka sekaligus membantu mewujudkan swasembada pangan.
Berbagai bantuan kerja sama dari berbagai pihak dari mulai penyediaan bibit dan pupuk hingga jaminan harga hasil panen itu diharapkan berjalan lancar.
Baca juga: Zulhas tegaskan penggiling padi beli gabah dibawah Rp6.500/kg bisa dipanggil polisiBaca juga: BPS: Produksi beras Januari-Maret naik 52,32 persen
