DPRD Kota Bogor siap awasi netralitas ASN pada Pilkada 2024

Kota Bogor (ANTARA) - DPRD Kota Bogor, Jawa Barat siap menjaga kondusivitas Pilkada 2024, termasuk mengawasi netralitas aparatur sipil negara (ASN) hingga berupaya meningkatkan partisipasi pemilih.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bogor Anna Mariam Fadillah mengatakan, dari sisi kelembagaan, DPRD selalu mendukung dari segi anggaran dan pengawasan.

Bahkan, kata dia, isu terkait netralitas ASN selalu dibahas dalam rapat kerja yang digelar oleh Komisi I DPRD Kota Bogor dengan mitra kerja dan KPU serta Bawaslu.

Oleh karenanya, Anna berharap pegawai pemerintah non-ASN seperti karyawan BUMD, lembaga dan badan lain juga bisa menjaga netralitas dan tidak menunjukkan keberpihakan baik secara langsung ataupun melalui media sosial.

Baca juga: DPRD minta Pemkot Bogor perbaiki program pengelolaan pohon
Baca juga: DPRD Kota Bogor rekomendasikan anggaran penanggulangan bencana ditingkatkan

“Memang bukan cuma ASN, tapi pegawai di bawah Pemkot Bogor itu memang jelas ya sama aturannya semua. Mereka tidak boleh memihak pasangan calon tertentu ya. Ketika memang kita menemukan kasus di lapangan, kami akan melaporkan untuk bisa ditindak,” ujarnya di Kota Bogor, Minggu.

Di samping itu, Anna mengatakan, DPRD berharap angka partisipasi Pilkada 2024 di Kota Bogor bisa meningkat. Salah satunya dengan perbaikan sistem penggunaan hak pilih bagi pasien di rumah sakit, berdasarkan hasil evaluasi Pileg dan Pilpres 2024.

Menurut Anna, alangkah baiknya jika pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit bisa difasilitasi memilih di TPS terdekat dengan cara di datangi oleh petugas PPS dari TPS terdekat dari rumah sakit. Sehingga mereka tidak kehilangan hak suaranya.

Baca juga: DPRD Kota Bogor minta Perumda Trans Pakuan buka data tentang pengelolaan Biskita

Hal tersebut menurut Anna bisa memberikan fleksibilitas dalam hal administrasi namun tetap menjaga keabsahan suara.

“Jadi memang kami berharap angka partisipasi bisa meningkat dengan memastikan hak pilih dari para pasien di rumah sakit bisa terfasilitasi. Jadi ini perlu mendapatkan perhatian dari KPU agar para pasien tidak kehilangan hak pilihnya,” jelasnya.