Kota Bogor (ANTARA) - Komisi IV DPRD Kota Bogor, Jawa Barat bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat membahas isu ketenagakerjaan untuk mengatasi permasalahan pengangguran terbuka di daerah tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Ence Setiawan di Gedung DPRD Kota Bogor, Jumat, menekankan bahwa Disnaker Kota Bogor perlu bertransformasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.
Dengan berkembangnya teknologi informasi, sosialisasi terkait program dan kinerja Disnaker Kota Bogor harus dimaksimalkan.
Sebab, menurut Ence, masih banyak lulusan SMK di Kota Bogor yang belum mendapatkan pekerjaan sehingga menambah jumlah angka pengangguran terbuka.
"Dinas Ketenagakerjaan harus bisa memanfaatkan sosial media untuk menyebarkan lowongan yang ada di Kota Bogor. Lulusan SMK lebih banyak yang menganggur dari pada SMA, sehingga permasalahan tersebut harus diselesaikan," kata Ence.
Baca juga: Disnaker Kota Bogor persiapkan keberangkatan 20 orang tenaga kerja ke Jepang
Baca juga: Terima kunjungan kerja dari Swiss, DPRD Kota Bogor bahas masalah ketenagakerjaan
Lebih lanjut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bogor, Juhana menjabarkan angka pengangguran terbuka di Kota Bogor masih berada di angka 8,3 persen, kemudian angka kemiskinan 6,53 persen dengan kemiskinan ekstrem 0,7 persen.
Juhana menegaskan dengan adanya efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat, ia mendapatkan aduan dari para pengusaha hotel dan pariwisata bahwa pendapatan mereka mengalami penurunan. Hal ini tentunya akan berdampak kepada isu PHK dari sektor hotel, restoran dan pariwisata.
"Jadi memang isu ketenagakerjaan ini sangat sensitif dan akan memberikan domino efek yang signifikan. Jadi kami meminta Disnaker agar segera memformulasikan program yang berdampak langsung ke masyarakat. Baik melalui pelatihan ataupun kegiatan padat karya," ujar Juhana.
