Penjabat Bupati Subang sampaikan agar badan usaha lokal kelola beras

Subang (ANTARA) - Penjabat Bupati Subang Imran menyampaikan agar manajemen produksi beras di wilayah Kabupaten Subang, Jawa Barat, dievaluasi agar pengelolaannya bisa dilakukan oleh badan usaha lokal. 

"Ini terkait dengan kenaikan harga beras, maka sebagai daerah lumbung padi, harus ada evaluasi pengelolaan atau manajemen produksi beras di Subang," kata Pj Bupati Subang Imran di Subang, Kamis. 

Ia mengaku telah melakukan peninjauan ke sejumlah pasar di wilayah Subang terkait dengan kenaikan harga beras dan kebutuhan pokok lainnya. 

Setelah dilakukan peninjauan ke beberapa pasar tradisional, kata dia, tidak terjadi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok. Kenaikan harga hanya terjadi pada beras. 

“Dari hasil pemantauan, semua harga barang pokok kecuali beras semuanya dalam harga yang standar. Ikan dan cabe yang dikabarkan harganya naik ternyata masih sama. Tapi memang harga beras luar biasa,” katanya.

Harga beras per liternya mengalami kenaikan variatif antara Rp14 ribu sampai Rp16 ribu. Kini beras 5 kilogram sudah mencapai Rp82.000 ribu.

Terkait dengan kenaikan harga beras yang cukup tinggi, ia mengajak semua pihak untuk mengevaluasi manajemen produksi beras yang ada di Subang.

Menurut dia, Subang sebagai lumbung padi nasional nomor tiga tidak boleh terjadi kekurangan stok beras.

"Hal yang lebih penting, manajemen produksinya itu bagaimana. Artinya bagaimana hasil pertanian bisa disimpan di tingkat daerah. Jadi jika di pasar Subang tidak ada beras produk asli Subang. Ini masalah," katanya. 

Atas hal tersebut, ia mendorong Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang ada di desa dan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) Subang bisa menjalankan bisnis pertanian agar harga beras di Subang dapat terkendali.

“Seharusnya kita mulai kelola urusan pangan dari tingkat desa. Manfaatkan Bumdes dan BUMD agar berbisnis di bidang produk pertanian," katanya.