Beberapa wilayah diprediksi mengalami curah hujan sangat rendah, yakni sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, serta Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, hingga Sulawesi Tenggara.
BMKG juga memprediksi puncak El Nino terjadi pada Agustus hingga September dan akan terus dirasa pengaruhnya hingga Desember 2023. Oleh karena itu, kewaspadaan harus tetap dijaga dan langkah-langkah mitigasi perlu dilakukan.
Kondisi ini juga dirasakan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sejumlah wilayah, bahkan telah mengalami kekeringan. Lantas bagaimana upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan tersebut?
Pemkab Bupati Bekasi telah menyiapkan sejumlah upaya untuk meminimalisir dampak kekeringan, sekaligus memastikan masyarakat tetap mendapatkan bantuan kebutuhan pokok selama periode musibah kekeringan ini berlangsung.
Langkah tersebut meliputi mitigasi wilayah kekeringan yang dilanjutkan dengan kerja masif ke daerah sasaran, dengan fokus menjaga ketersediaan air bersih serta bahan pangan bagi warga terdampak.
Sejumlah instansi dan perangkat daerah terkait bergotong royong menindaklanjuti instruksi kepala daerah dengan respons cepat. BPBD menjadi leading sector penanganan kekeringan, dibantu Disdamkar, PMI, Baznas, Dinas Pertanian, PDAM Tirta Bhagasasi, hingga relawan-relawan kebencanaan.
Mitigasi kekeringan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi melakukan pendataan terhadap wilayah kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan terkini, 21 desa di delapan kecamatan telah berstatus terdampak musibah kekeringan.
Di Kecamatan Cibarusah terdapat empat desa terdampak kekeringan, antara lain Desa Ridogalih, Ridomanah, Sirnajati, dan Desa Cibarusah Kota. Enam desa di Kecamatan Bojongmangu masing-masing Desa Karangindah, Medalkrisna, Karangmulya, Bojongmangu, Sukabungah, serta Desa Sukamukti juga mengalami kondisi serupa.
Kemudian lima desa se-Kecamatan Serang Baru, yakni Desa Nagasari, Sukasari, Sukaragam, Sirnajaya, dan Desa Cilangkara. Desa Kedung Pengawas dan Muarabakti di Kecamatan Babelan juga mengalami kekeringan.
Empat wilayah lain tersebar di empat kecamatan, masing-masing Desa Samudra Jaya di Kecamatan Tarumajaya, Desa Pantai Harapan Jaya di Kecamatan Muaragembong, Desa Karangsegar di Kecamatan Pebayuran, serta Desa Sukaringin di Kecamatan Sukawangi.
BPBD Kabupaten Bekasi masih terus memetakan potensi meluasnya wilayah terdampak kekeringan melalui pendataan langsung serta bekerja sama dengan masing-masing aparatur kecamatan di daerah itu.
Pemerintah daerah juga telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan, menyusul perluasan area terdampak di sejumlah wilayah daerah itu, sekaligus mengoptimalkan intervensi penanganan bantuan secara masif.
Penetapan status tersebut tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi Nomor : HK.02.02/KEP.528-BPBD/2023 tentang Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Kabupaten Bekasi Tahun 2023.
Bantuan air bersih
Pemerintah Kabupaten Bekasi sudah melakukan penanganan dini untuk memastikan ketersediaan pasokan air bersih bagi warga terdampak kekeringan di wilayah itu, sejak beberapa pekan terakhir.
BPBD Kabupaten Bekasi mencatat hingga Jumat (25/8/2023) pemerintah daerah telah mendistribusikan bantuan air bersih sebanyak 110.000 liter.
Bantuan tersebut masih terus dilakukan setiap hari di seluruh wilayah terdampak kekeringan sebagai bentuk negara hadir di tengah masyarakat sampai mereka kembali mendapatkan air bersih dari sumber air terdekat ketika musim hujan.
Pada Sabtu (26/8) ini sebanyak 20.000 liter air kembali didistribusikan ke empat titik, masing-masing dua titik di Kecamatan Cibarusah, satu di Bojongmangu, serta satu titik di Kecamatan Pebayuran. Penyaluran air bersih menggunakan empat unit armada truk tangki berkapasitas 5.000 liter.
Dalam setiap pengiriman air bersih, BPBD Kabupaten Bekasi berkoordinasi dengan PDAM Tirta Bhagasasi berkaitan dengan suplai air yang diambil dari fasilitas penampungan terdekat perusahaan pelat merah milik daerah itu.
Pendistribusian air bersih secara masif ini dengan mengoptimalkan lima armada truk tangki BPBD berkapasitas 5.000 liter untuk melayani surat permohonan bantuan yang dikirim melalui kecamatan.
Bantuan armada truk tangki juga dipastikan diterima dari Dinas Pemadam Kebakaran, PMI, Baznas, dan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Bekasi agar distribusi berjalan lebih optimal. Total sedikitnya 19 unit truk telah beroperasi.
Pemerintah daerah setempat juga mengalokasikan bantuan berupa jerigen air berkapasitas 20 liter bagi warga yang kekurangan fasilitas penampungan air bersih.
Antisipasi ketersediaan pangan
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyosialisasikan pola tanam kepada para petani yang mengelola lahan sawah tadah hujan maupun sumber air yang berasal dari irigasi sebagai upaya mitigasi sekaligus penanganan dampak kekeringan.
Jika lahan pertanian tergolong rawan kekeringan, maka para petani diminta tidak memaksakan diri melakukan tanam padi, namun disarankan untuk beralih menanam palawija, seperti jagung atau kedelai yang membutuhkan sedikit air untuk menghindari puso atau gagal panen.
Pemkab Bekasi juga terus memantau ketersediaan pangan sebagai upaya antisipasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Bekasi menghitung neraca pangan berikut stok serta menjalin kerja sama dengan daerah penghasil bahan pokok sebagai antisipasi kelangkaan.
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi menyebut luas lahan pertanian terdampak kekeringan meluas hingga menjadi 13 kecamatan, dengan imbas mayoritas di wilayah utara daerah itu, antara lain Kecamatan Karangbahagia, Cabangbungin, Sukawangi, Sukatani, dan Sukakarya.
Saat ini pemerintah daerah tengah menginventarisir jaringan irigasi yang mengalami kerusakan untuk dilakukan normalisasi meski beberapa saluran sekunder juga telah dinormalisasi agar mampu mendistribusikan air ke areal persawahan.
Selain itu bantuan berupa benih juga terus disalurkan, sedangkan bantuan pompa air diberikan melalui koordinasi dengan Perum Jasa Tirta sebagai pihak penyedia air. Langkah ini demi mengurangi risiko petani mengalami gagal panen.
Dinas Pertanian Kabupaten Bekasi optimistis produksi padi di daerahnya tidak terganggu meski mengalami kekeringan karena mayoritas areal persawahan masih sanggup berproduksi hingga enam ton padi per hektare.
Produksi petani Kabupaten Bekasi masih di angka intensitas pertanaman 200 berdasarkan catatan statistik. Itu artinya setiap tahun masih bisa panen sebanyak dua kali, tinggal bagaimana mengatur skema tanam mereka.
Segenap upaya pemerintah daerah ini dilakukan guna mengantisipasi dampak terburuk musibah kekeringan di Kabupaten Bekasi. Melalui skema kerja masif ini diharapkan warga tetap mampu beraktivitas normal dan memenuhi kebutuhan dasarnya di tengah kekurangan persediaan air.
