Kabupaten Bekasi (ANTARA) - DPRD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat meminta pemerintah daerah setempat mengoptimalkan penyaluran dana tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau CSR untuk pembangunan sebagai salah satu alternatif sumber pendanaan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron Hanas mengatakan langkah konkret pemerintah daerah dengan menggandeng swasta melalui program CSR untuk mendukung pembiayaan berbagai kegiatan dibutuhkan seiring peningkatan kebutuhan infrastruktur pembangunan serta tekanan kemampuan keuangan daerah.
"CSR dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah. Pemkab harus mampu menjalin kerja sama yang baik dengan perusahaan-perusahaan agar kontribusi mereka melalui CSR dapat dimanfaatkan secara optimal untuk berbagai kegiatan pembangunan," katanya di Cikarang, Rabu.
Dirinya mendorong eksekutif setempat untuk menyelaraskan program CSR perusahaan dengan rencana kerja pemerintah daerah sebab aspirasi warga terkait jalan rusak dan minim sarana prasarana menjadi prioritas yang perlu segera ditangani.
Di sisi lain, banyak perusahaan yang terkesan masih menjalankan program CSR hanya sebatas formalitas tanpa memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.
"Bantuan CSR jangan cuma sebatas kasih bola voli, jaring net atau Rp500 ribu untuk setiap proposal yang masuk. Itu tidak sebanding dengan dampak aktivitas mereka di daerah," ucapnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi Dwy Sigit Andrian memastikan pemerintah daerah terus berupaya menyelaraskan program CSR perusahaan dengan rencana kerja pemerintah daerah agar kontribusi sektor swasta lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Dalam waktu dekat kita akan mengumpulkan pengelola kawasan. Nanti kita minta agar usulan-usulan kegiatan yang sebelumnya sudah kami himpun dari perangkat daerah yang tidak tercover dalam APBD agar bisa dibantu melalui CSR," katanya.
Usulan kegiatan yang diajukan mencakup berbagai bidang seperti pendidikan dan olahraga, kesehatan, seni budaya dan pariwisata, kesejahteraan sosial, usaha ekonomi, keagamaan, lingkungan hidup, pertanian-peternakan dan perikanan hingga infrastruktur.
Dwy Sigit juga mendorong perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk melaporkan kegiatan CSR yang telah dilakukan. Pelaporan tersebut penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan.
"Ini memang menjadi tantangan bagi kami. Karena kalau saya pelajari dari tahun-tahun sebelumnya, sebenarnya sudah banyak perusahaan yang ikut andil dalam pembangunan daerah melalui CSR karena bagian dari kewajiban perusahaan kepada masyarakat. Namun memang banyak di antara mereka tidak melaporkan kepada kami. Ini yang terus kami dorong," katanya.
Ia berharap sinkronisasi dan pelaporan CSR dapat meningkatkan efektivitas kontribusi sektor swasta dalam pembangunan daerah sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas.
Baca juga: DPRD Bekasi usul perampingan perangkat daerah tekan pembiayaan
Baca juga: Kejati Jabar pastikan penyidikan tunjangan perumahan DPRD Bekasi berjalan
