Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, berupaya penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 dapat lebih awal menyusul telah adanya penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2024.
"Alhamdulillah kemarin kita sudah tanda tangan nota KUA dan PPAS. Ini sudah sesuai jadwal yang kita tetapkan karena KUA-PPAS ini dasar menyusun APBD 2024," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Sabtu.
Dia menjelaskan tahapan setelah penetapan KUA-PPAS adalah penyusunan rencana kerja dan anggaran setiap perangkat daerah yang kemudian dihimpun menjadi Raperda serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
Baca juga: Pemkab Bekasi optimalkan anggaran tambahan untuk genjot perbaikan jalan
Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah daerah optimistis mampu menetapkan APBD 2024 lebih awal sehingga berdampak terhadap ketepatan akselerasi program-program prioritas daerah.
"Kami berharap APBD tahun 2024 bisa ditetapkan lebih awal agar pelaksanaannya juga bisa lebih awal. Kita targetkan kegiatan pada Januari-Februari sudah berjalan, karena tahun depan ada pemilu," katanya.
Ia berharap sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 untuk memilih anggota legislatif, sudah ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Dengan realisasi pelaksanaan kegiatan fisik lebih awal, masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan dan di sisi lain hasil pembangunan juga akan lebih optimal," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi siapkan Rp40 miliar dari APBD bangun sarpras olahraga pada 2023
Ketua DPRD Kabupaten Bekasi BN Holik Qodratullah mengaku rapat paripurna penetapan KUA-PPAS berjalan lancar meski sempat tertunda akibat agenda resmi Hari Jadi Ke-73 Kabupaten Bekasi dirangkai HUT Proklamasi Kemerdekaan Ke-78 Republik Indonesia.
Dia mengatakan penundaan paripurna agenda dimaksud juga disebabkan perangkat daerah belum mampu melengkapi sejumlah berkas dengan rinci dan detail serta didasari prinsip kehati-hatian.
"Ini bisa berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program pembangunan ke depan. Perlu kecermatan dan kehati-hatian menyusun program kerja agar berjalan lancar serta sesuai waktu," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi optimistis 20 persen APBD 2023 terserap pada triwulan pertama
Pihaknya secara kelembagaan tetap mendukung setiap kebijakan pemerintah daerah sepanjang dilakukan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi.
"Ini komitmen kami bersama pemerintah daerah, bersama mengawal pembangunan agar berjalan optimal," kata dia.
