Bima Arya enggan jadi menteri kabinet Jokowi karena kebijakan partai

Bogor (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto mengaku enggan masuk kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, lantaran terbentur kebijakan partainya yang cenderung memilih berada di luar pemerintah.

"Ini prerogatif Presiden (penunjukkan anggota kabinet), saya sering ditanyakan seperti ini, cuma rasanya partai saya pun belum tentu masuk di kabinet," ujarnya kepada Antara usai acara Peringatan Hari Santri Nasional, di Balaikota Bogor, Jawa Barat, Minggu.

Baca juga: Jokowi: Akan banyak wajah baru dalam pada kabinetnya

Di samping terbentur kebijakan partai, menurut pria yang juga menjabat sebagai Wali Kota Bogor itu, pekerjaan rumahnya (PR) mengurusi permasalahan Kota Bogor masih banyak, sehingga ia ingin fokus terlebih dahulu membenahinya.

"Saya dari awal selalu bilang, PR saya masih banyak di Bogor. Saya ingin diberi kesempatan menyelesaikan PR saya di Bogor," kata Bima Arya.

Belakangan, Bima Arya disebut-sebut ditawari masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf untuk menempati posisi wakil menteri. Ketika dikonfirmasi hal itu, ia tidak membantah, tapi tidak pula menyebutkan siapa yang menawarinya.

Baca juga: Jokowi akan umumkan nama menteri kabinet pada Senin pagi

"Ya, ada deh. Rasanya saya enggak berpikiran ke sana, pikiran saya hanya di Bogor," tuturnya.

Meski berbeda gerbong koalisi partai dalam kontestasi Pilpres 2019, Bima Arya secara terang-terangan mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin.

Dukungan itu ia sampaikan dalam acara yang diselenggarakannya pada Jumat (12/4/2019) di Puri Begawan Kota Bogor Jawa Barat, dengan menghadirikan sejumlah tokoh pendukung Jokowi, seperti Budiman Sujatmiko, Wanda Hamidah, dan lain-lain.

Baca juga: Fadli Zon bicara kemungkinan Prabowo jadi menteri