Jakarta (ANTARA) - Politisi Gerindra Fadli Zon berbicara tentang kemungkinan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi menteri di pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo periode 2019-2024 sesaat menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin.
Nanti kita lihat saja, kata Fadli di Gedung Parlemen Jakarta, Minggu, saat ditanya awak media soal kemungkinan Prabowo menduduki jabatan Menteri Pertahanan.
Baca juga: Fadli Zon bantah diproyeksikan jadi menteri pada kabinet Jokowi
Terkait cerita Prabowo soal mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward di Hambalang beberapa waktu lalu, Fadli menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan perumpamaan.
Itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional, kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya, ungkap Fadli.
Baca juga: Ridwan Kamil pilih fokus jadi gubernur, belum mau jadi menteri
Fadli menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
Saya kira kalau soal kementerian itu kan urusan presiden, jadi saya kira menteri itu kan pembantunya presiden, jadi kita serahkan kepada Presiden Jokowi untuk bentuk kabinet, kata Fadli.
Baca juga: Menteri muda milenial dinilai lebih baik berasal dari profesional
Sementara, dalam menentukan posisi Gerindra sebagai koalisi atau mitra kritis, Fadli menegaskan bahwa hal tersebut dia serahkan pada Prabowo Subianto.
Ya belum tahu, kita lihat nanti semuanya dari sisi Gerindra, kita sudah serahkan kepada Pak Prabowo untuk mengambil sikap, baik itu berkoalisi atau berada di luar pemerintah, tambah Fadli.
Fadli Zon bicara kemungkinan Prabowo jadi menteri
Minggu, 20 Oktober 2019 15:12 WIB
Jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi.