Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan, menanggapi anggapan orang dan pengamat atas Kabinet Merah Putih bentukannya yang kerap disebut sebagai kabinet gemuk, lantaran berisi lebih dari 100 orang pejabat setingkat menteri dan wakil menteri.
Begitu pula saat menyampaikan pidato pada Penutupan Kongres VII Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2) malam.
"Ada yang mengatakan kabinet kita gemuk, banyak, ya kan? Tapi kalau banyak orang hebat kenapa?" ujar Prabowo. Presiden Prabowo Subianto menanggapi perihal kabinet pemerintahannya yang disebut "gemuk", dengan mempertanyakan mengapa hal tersebut menjadi masalah apabila diisi oleh orang-orang hebat.
Setelah dilantik sebagai Presiden Ke-8 RI, Prabowo menunjuk 108 orang yang menjadi pembantunya di pemerintahan.
Sebanyak 108 orang itu terdiri dari tujuh menteri koordinator, 41 menteri, 55 wakil menteri, dan lima pejabat setingkat menteri, termasuk jaksa agung dan sekretaris kabinet.
Menurut Presiden, jika kabinet tersebut diisi oleh banyak orang hebat, hal itu justru akan menguntungkan rakyat Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa masalah bangsa Indonesia sangat kompleks dan mencakup berbagai sektor yang harus diselesaikan secara bersamaan.
Presiden menyadari bahwa tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia sangat banyak dan membutuhkan upaya kolektif untuk mengatasinya.
Prabowo menekankan bahwa cita-cita pendiri bangsa yaitu mewujudkan Indonesia yang aman, adil, dan makmur. Hal tersebut merupakan tujuan bersama seluruh rakyat Indonesia.
"Itu keinginan pendiri bangsa, keinginan seluruh rakyat Indonesia, dan itu perjuangan kita bersama," ucap Presiden.
Kepala Negara menilai perjuangan untuk mencapai cita-cita tersebut bukanlah pekerjaan singkat, melainkan membutuhkan waktu puluhan tahun.
Dia menggambarkan proses membangun bangsa seperti membangun gedung yang memerlukan pondasi, lantai, pilar, dan tonggak yang kokoh.
"Ibarat membangun gedung di atas pondasi, di atas lantai-lantai yang kokoh, pilar-pilar yang kokoh, tonggak-tonggak yang kokoh, dan ini saya selalu katakan ini adalah keberuntungan kita," ujar Presiden.
Begitu pula saat Peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra pada Sabtu 15 Februari 2025.
Presiden RI Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra memilih tidak memedulikan soal istilah "kabinet gemuk".
Dalam sambutannya pada HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, Prabowo mengatakan bahwa negara Timor Leste yang jumlah penduduknya hanya 2 juta jiwa bahkan memiliki kabinet berjumlah 28 orang.
"Ada orang-orang pinter (bilang), kabinet ini kabinet gemuk, terlalu besar. Saudara-saudara sekalian, Timor Leste jumlah penduduknya tidak sampai 2 juta orang, kalah sama Kabupaten Bogor, kabinetnya itu 28 orang," kata Prabowo.
Selain itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa Indonesia memiliki luas hampir setara dengan Eropa yang terdiri dari 27 negara.
Eropa, kata Prabowo, memiliki 27 negara dengan di dalamnya terdapat 27 menteri keuangan, 27 menteri dalam negeri, 27 menteri luar negeri dan 27 panglima tentara.
"Kabinet gemuk, enggak peduli saya disebut apa, yang penting hasilnya!," tegas Prabowo.
Koalisi tidak gemuk
Ketua Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menyebut koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak gemuk bila dibandingkan dua presiden sebelumnya.
Ia membeberkan, secara koalisi pemerintahan yang dibentuk Prabowo setelah Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 tidaklah gemuk, tetapi secara jumlah menteri dalam Kabinet Merah Putih memang menunjukkan jumlah yang paling banyak dibanding periode presiden sebelumnya.
"Sebenarnya dibandingkan periode pertama Jokowi, periode pertama dan kedua SBY, situasinya tidak gemuk, juga tidak terlalu kecil hanya sekitar 70 persen," kata Arya dalam diskusi bertema "Merespons Kabinet Prabowo-Gibran: Implikasi, Risiko, dan Masukan" di Auditorium CSIS, Jakarta, Jumat (25/10/2024).
Sejak era pemilihan presiden secara langsung pada 2004, seorang presiden terpilih tentu ingin pemerintahan yang akan dipimpin stabil dengan dukungan dari anggota DPR RI atau parlemen, sehingga program pemerintah bisa terakselerasi dengan cepat.
Oleh sebab itu, persentase koalisi pendukung pemerintahan biasanya cenderung lebih besar dibandingkan koalisi pemilu atau saat pasangan calon presiden dan wakil presiden maju dalam pilpres.
Merujuk hal itu, sebenarnya koalisi pemerintahan Prabowo tidak gemuk berdasarkan angka 69,14 persen dari hasil koalisi pemerintahan yang didapatkan oleh gabungan partai politik peraih kursi DPR pada periode 2024-2029.
Bila melihat periode pertama Presiden SBY pada 2004, koalisi pemerintahan tercatat 74,18 persen, begitu juga dengan periode kedua yang tidak jauh beda yakni 75,54 persen.
Sedangkan di periode pertama Jokowi, koalisi pemerintahan tercatat 68,93 persen dan periode selanjutnya sebanyak 91,30 persen.
"Jadi koalisi pemerintahan Prabowo okelah di angka 69 persenan, tetapi memang yang gemuk itu adalah jumlah menterinya," ujar dia.
Lantas, timbul pertanyaan dari berbagai pihak mengapa Prabowo membuat kabinet yang gemuk.
Menurut dia, Prabowo punya tiga alasan membentuk kabinet yang gemuk. Alasan pertama adalah Partai Gerindra selaku partai politik utama yang mengusung Prabowo bukanlah pemenang Pileg 2024, karena hanya meraih 14 persen suara di DPR.
Kemudian, alasan kedua desain tim kampanye Prabowo-Gibran memang sudah gemuk saat pilpres lalu.
"Dan alasan ketiga adalah gemuk, karena adanya kebutuhan dari presiden terpilih untuk memastikan stabilitas politik di parlemen dan di luar parlemen," ujar dia.
Khusus alasan ketiga terkait stabilitas politik di luar parlemen, Arya menilai hal itu cukup menarik, sebab, Prabowo tetap mengakomodasi parpol yang tidak mendapatkan kursi di DPR ke dalam Pemerintahan.
Begitu juga dengan kelompok kepentingan seperti kelompok bisnis, keagamaan, dan relawan, serta kelompok penekan yakni mantan aktivis mahasiswa, tokoh media, dan HAM.
Ketua Dewan Perwakilan Daerah Sultan Najamudin juga pernah menilai bahwa banyaknya menteri dalam kabinet untuk memastikan terwujudnya stabilitas politik dan persatuan nasional.
Bangsa Indonesia terlalu besar dan kompleks untuk dikerjakan oleh satu atau dua kelompok, sehingga Prabowo merasa harus melibatkan lebih banyak putra-putri terbaik bangsa, dengan mempertimbangkan banyak variabel, baik latar belakang pendidikan, pengalaman, kewilayahan, dan afiliasi politik. "Karena secara teori, dalam sistem presidensial tidak dikenal istilah koalisi apalagi oposisi politik," ucap Sultan.
Ia mengapresiasi langkah Prabowo yang berani melakukan terobosan dan transformasi pemerintahan dengan menempatkan banyak putra-putri terbaik bangsa untuk memimpin kementerian dan lembaga negara.
Kabinet Prabowo memiliki visi dan filosofi pembangunan nasional yang solid dan komprehensif. Dengan demikian, tidak tepat apabila jumlah kementerian dan komposisi susunan kabinet Prabowo dikatakan gemuk atau gemoy.
Ia mengaku sempat berdiskusi secara pribadi hampir satu jam beberapa waktu yang lalu dengan Prabowo guna membahas kabinet di pemerintahan nantinya.
"Pak Prabowo memiliki caranya sendiri, yang saya kira sangat baik untuk menata pemerintahan yang tertib dan merekrut para menteri atau wakil menteri bertanggung jawab," tuturnya.
Sultan berharap dengan komposisi kabinet yang kuat, solid, berintegritas, dan profesional akan terbentuk pemerintahan yang mampu bekerja secara otomatis (autopilot).
Dengan begitu, Prabowo nantinya bisa lebih banyak mengambil posisi strategis di panggung global, di mana diplomasi internasional Indonesia yang sudah cukup baik di era Presiden Ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden RI Joko Widodo harus ditingkatkan hingga mencapai puncak tertinggi agar bangsa Indonesia disegani dunia.
Dalam situasi global yang semakin tidak menentu seperti sekarang ini, ia menekankan bahwa sudah saatnya pemimpin Indonesia tampil dan lantang menyerukan perdamaian dan keadilan sosial di panggung internasional.
"Para pendiri bangsa melalui Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengamanahkan bangsa ini untuk aktif melaksanakan ketertiban dunia guna mewujudkan perdamaian abadi dan keadilan sosial," ucap Sultan menegaskan.
Kecakapan diplomatik pemimpin nasional sangat dibutuhkan untuk menciptakan peluang kolaborasi, menumbuhkan kepercayaan pasar, dan menarik lebih banyak investasi ke dalam negeri.
Ia percaya bahwa Prabowo mampu memainkan peran tersebut dengan kapasitas dan pengalaman yang dimiliki.
Dia pun mengajak semua tokoh bangsa harus bersatu tanpa pamrih untuk menciptakan suasana demokrasi yang sejuk dan stabil di tengah suasana gejolak geopolitik saat ini.
Ia turut berharap semua elemen bangsa, terutama semua tokoh politik nasional, bida mendukung proses transisi kepemimpinan dan mengawal jalannya pemerintahan yang akan datang.
"Kita harus bersatu dan guyub agar bangsa ini tumbuh secara mandiri dan berdaulat," katanya.
Prabowo memang berkali-kali pula menekankan mengenai pentingnya persatuan, kerukunan, dan keharmonisan sebagai sebuah bangsa yang besar ini. Ia juga kerap menyampaikan prinsipnya bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.
Baca juga: Airlangga: "kabinet gemuk" kabinet yang fokus
Baca juga: Bima Arya singgung soal kabinet gemuk Prabowo-Gibran
