Kementerian PUPR sosialisasi tol Japek di Bekasi

Cikarang, Bekasi (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melakukan sosialisasi pembangunan ruas Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan kepada warga terdampak pembangunan di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Kementerian PUPR, Nurbaiti di Cikarang mengatakan, ada 13 Desa di Kabupaten Bekasi yang lahannya akan dibebaskan untuk pembangunan tol. "Kita kemarin sudah melakukan sosialisasi di sejumlah Desa di Kabupaten Bekasi seperti Desa Wibawamulya dan Desa Bojongmangu," kata Nurbaiti, di Cikarang, Jumat.

Nurbaiti menjelaskan lebih lanjut, meski bernama Jakarta-Cikampek (Japek), tol sepanjang 62 kilometer ini keseluruhannya dibangun di wilayah Jawa Barat. Tol tersebut melintasi 37 desa dan kelurahan di lima daerah, yakni Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Karawang dan Purwakarta. Nantinya tol selatan ini akan terintegrasi dengan tol Cimanggis-Cibitung yang tengah dikerjakan.

"Untuk konstruksi pertama dilakukan di Sadang Purwakarta-Karawang untuk seksi III, baru setelah itu masuk wilayah Karawang-Bekasi," katanya.

Kementerian PUPR menargetkan pembangunan fisik Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan dimulai April tahun ini. Selain itu, tol diharapkan dapat digunakan pada Mei 2020 sebagai alternatif jalur mudik Idul Fitri.

"Target tersebut kami canangkan setelah melalui berbagai pertimbangan dan kami harapkan berjalan lancar. Sedangkan tahapan-tahapan menuju dimulainya konstruksi kini tengah dilakukan, termasuk menyediakan lahan," jelasnya.

Nurbaiti melanjutkan pula, pemilihan Sadang sebagai titik pertama konstruksi karena lahan yang relatif lebih tersedia. Di lokasi tersebut, mayoritas lahan yang digunakan merupakan milik negara, mulai dari Perhutani serta Jasa Marga.

"Jika prosesnya berjalan lancar, diharapkan Mei 2020 juga sudah sudah bisa dinikmati oleh masyarakat secara fungsional. Sedangkan secara keseluruhan, tol ditargetkan selesai pada 2021. Apabila prosesnya berjalan lancar, rencananya Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan ini akan terintergasi juga dengan tol Cikopo-Palimanan," kata dia.

Pada akhir tahun lalu, kata Nurbaiti, melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.1252-Pemksm/2018, telah ditetapkan lokasi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek II Sisi Selatan.

Tol akan memiliki tujuh gerbang, dimulai dari Jati Asih dan Bantargerbang Kota Bekasi, Setu dan Sukaragam Kabupaten Bekasi, Taman Mekar dan Kutanegara Karawang dan berakhir di Sadang Purkawarta.

Dari penetapan lokasi tersebut, diketahui lahan yang dibutuhkan untuk membangun tol mencapai 757,66 hektare yang terhampar di sekitar 3.700 bidang. Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang lahannya paling banyak digunakan yakni mencapai 291,18 hektar, lalu Karawang seluas 239,77 hektar.

Nurbaiti mengungkapkan pula, hingga kini proses pengadaan tanah telah dilakukan. Sosialisasi kepada masyarakat pemilik tanah pun terus dilaksanakan hingga nantinya dapat dibebaskan.

"Saat ini proses pengadaan tanah telah berlangsung. Secara keseluruhan anggaran untuk pengadaan tanah secara keseluruhan mencapai Rp8 triliun," terangnya.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian PUPR bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menyosialisasikan pengadaan tanah kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat turut mendukung proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini.

"Saya harap kerja sama dan dukungannya terhadap pengadaan tanah ini. Caranya dengan mengikuti seluruh tahapan yang dilalui dan jangan diwakilkan agar jelas," kata Kepala BPN Kabupaten Bekasi, Deni Santo.

Deni menjelaskan, masyarakat yang tanahnya masuk dalam proyek pembangunan diharapkan segera melengkapi seluruh dokumen pertanahan. Selain itu, masyarakat diminta ikut melakukan koreksi terhadap tanah, bangunan serta tanaman yang nanti didata dan dihitung.

"Jadi nanti jika tim melakukan pendataan, silakan didampingi. Namanya manusia pasti ada kekeliruan, maka segera dikoreksi. Begitu pun setelah hasil pendataan keluar, silakan dikoreksi lagi. Jika ada salah maka ajukan koreksi ulang, agar nanti saat penghitungan nilai tidak salah. Namun jika sudah benar, segera ajukan persetujuan agar diproses lebih lanjut untuk mengetahui nilai," katanya.

Seluruh penghitungan nilai atas tanah dan segala hal di atasnya, lanjut Deni, dilakukan oleh kantor jasa penilai publik yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

"Maka jangan khawatir soal nilainya, karena ada pihak yang berkompeten sebagau penilai. Hasilnya juga dapat dipertanggungjawabkan," terangnya.

Deni juga mengingatkan kepada masyarakat pemilik lahan terdampak pembangunan tol agar tidak mudah terpengaruh dengan informasi yang menyesatkan.

"Informasi resmi hanya datang dari kami atau kalau ada ingin ditanyakan segera hubungi kepala desa yang mewakili kami di sini. Jangan percaya pada pihak yang mengaku bisa menaikkan harga tanah atau sebagainya, karena dapat dipastikan itu tidak benar," tandasnya. (ANT/BPJ).