Manokwari (ANTARA) - Perkumpulan Asosiasi Lokal Kontraktor Orang Asli Papua (PAL KOAP) Provinsi Papua Barat menyebut kebijakan efisiensi anggaran berpotensi menghambat percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Ketua PAL KOAP Papua Barat Alex Septinus Wonggor di Manokwari, Senin, mengatakan penghematan anggaran pada bidang pekerjaan fisik harus ditinjau ulang oleh Presiden Prabowo Subianto.
Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025 menyebabkan pagu APBD 2025 berkurang Rp200,32 miliar.
"Kami minta Presiden Prabowo tinjau ulang karena bertolak belakang dengan upaya percepatan pembangunan Papua," ujar Alex Septinus.
Menurut dia penghematan anggaran tidak hanya mengurangi proyek infrastruktur, melainkan pelaksanaan program lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat asli Papua.
Adapun komponen anggaran yang diefisiensi antara lain, DAU bidang pekerjaan umum, DAK fisik bidang konektivitas irigasi dan pangan, insentif dana desa, Dana Otsus 1 persen dan 1,25 persen.
"Tanah Papua butuh percepatan pembangunan di semua sektor. Harus ada kebijakan buat daerah otonomi khusus," ucap Alex Septinus.
Baca juga: 20 personel Brimob Timika bantu perkuat pengamanan di Puncak Jaya
