BPKP gandeng FEM IPB evaluasi kondisi keuangan Kabupaten Merauke

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) gandeng Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (Ps. MDP) Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor (FEM-IPB) untuk melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pada pengelola keuangan di Kabupaten Merauke.

Kolaborasi BPKP, FEM IPB dan Pemda Merauke membentuk Center of Excellent Local Governance and Economic Development (CoE LOGED) yang fokus kepada peran pengelola keuangan negara yang harus terus didukung melalui riset berkelanjutan.

“CoE ini bertujuan mempercepat penyebaran best practices akuntabilitas keuangan dan pembangunan melalui riset terapan, pengembangan metodologi, dan diseminasinya. Kegiatan CoE LOGED di Kabupaten Merauke difokuskan pada kegiatan kajian dan pelatihan mengenai Monitoring Risiko Fiskal Daerah. Monev dilakukan di beberapa instansi yaitu Bappeda, Inspektorat, Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesra, BPS dan Universitas Musamus,” ujar Sekretaris Program CoE LOGED, Dr. A Faroby Falatehan, SP, ME.

Hasil Monev menunjukkan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam mendukung kondisi keuangan daerah Kabupaten Merauke. Dengan adanya Monitoring Risiko Fiskal Daerah, suatu daerah dapat mengetahui permasalahan apa saja yang ada di daerah.

“Konsep Monitoring Risiko Fiskal Daerah ini merupakan konsep yang baru, karena melihat kondisi fiskal daerah dari berbagai sisi. Dengan adanya kegiatan ini, semoga dapat meningkatkan partisipasi IPB yang lebih besar lagi dalam membangun daerah di Indonesia,” tambahnya.

Menurut Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan BPKP, Dr. Slamet Hariadi, konsep dari Monitoring Risiko Fiskal Daerah ini, tidak saja fokus pada keuangan daerah, tetapi juga masalah ekonomi, kelembagaan, sosial dan lingkungan. Selanjutnya, dengan adanya Monev ini, berdasarkan masukan para stakeholder, diharapkan program ini dapat  berlanjut, terutama dengan adanya partisipasi dari daerah.

“Akhir kegiatan ini adalah pada awal tahun 2019. Rencananya kegiatan ini akan dilanjutkan pada tahun 2020 dengan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), dengan kegiatan pemberian beasiswa State Accountability Revitalization (STAR) BPKP dan CoE,” ujarnya.(**/Zul)