Pemkab Bogor gandeng BPKP Jabar beri pembekalan kades agar cakap kelola keuangan

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Barat untuk memberikan pembekalan kepada para kepala desa (kades) agar cakap dalam mengelola keuangan.

"Kegiatan ini sangat bagus untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman para Kades. Akselerasi percepatan pembangunan," kata Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan saat membuka Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2022 di Cibinong, Bogor, Rabu.

Menurutnya, Pemkab Bogor bahkan telah memfasilitasi para kades untuk mendalami pengelolaan keuangan melalui Program Pemerintahan Desa yang dikerjasamakan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) University.

Baca juga: DPRD Bogor optimistis para kades tuntaskan Samisade meski sisa waktunya mepet
Baca juga: DPRD Bogor dorong kepala desa tuntaskan Samisade meski waktunya tersisa tiga bulan

"Kita dukung dengan kegiatan sekolah pemerintahan desa bekerja sama dengan IPB University dan dioptimalkan dengan bantuan keuangan Satu Miliar Satu Desa (Samisade)," terangnya.

Sementara, Kepala Bagian Umum BPKP Provinsi Jawa Barat, Jun Suwarno di tempat yang sama menerangkan, pengelolaan dana desa harus menggambarkan akuntabilitas kinerja keuangan, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pengelolaan dan pemanfaatan aset desa.

Menurutnya, ketiga hal tersebut sangat penting, karena dana yang dikelola oleh pemerintah desa harus menghasilkan sesuatu yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat desa.

"Di samping itu program dan kegiatan belanja-belanja desa harus mampu dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan aksesibilitas kesehatan maupun aksesibilitas pendidikan bagi masyarakat di desa sesuai kewenangan pemerintah desa," terangnya.

Baca juga: Baru 30 desa di Kabupaten Bogor yang penuhi syarat pencairan dana Samisade

Jun Suwarno mengatakan, ke depannya program-program dan kegiatan di desa harus diarahkan mencapai sumber daya desa secara nyata, bukan hanya sekedar untuk mencapai angka-angka belaka.

"Bukan sekedar koordinasi yang tentu banyak mengandalkan pada tujuan masing-masing instansi yang terlibat di dalamnya tanpa memperhatikan hasil outcome yang akan dicapai pada proses pembangunan desa," kata Jun Suwarno.