Kabupaten Bogor (ANTARA) - Bupati Bogor Rudy Susmanto menerbitkan Surat Edaran khusus untuk mempercepat penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagai upaya menekan angka ketidakhadiran anak usia sekolah di seluruh wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Ia menegaskan penanganan ATS merupakan agenda prioritas daerah karena berkaitan langsung dengan masa depan generasi penerus.
“Setiap anak berhak belajar, berhak mengejar cita-cita, dan pemerintah hadir untuk memastikan hak itu terpenuhi,” ujar Rudy di Cibinong, Sabtu.
SE Nomor 108.3.4.7/1018-0t/dit tentang Pencegahan dan Penanganan ATS tersebut mewajibkan seluruh perangkat daerah, termasuk Dinas Pendidikan dan satuan pendidikan di 40 kecamatan, menjalankan langkah identifikasi, verifikasi, dan validasi data ATS secara terukur dan berkala.
Melalui SE ini, satuan pendidikan diinstruksikan melakukan Verval Data ATS menggunakan sistem resmi Kemendikbudristek di laman https://pd.data.kemdikbud.go.id/ATS/. Pendataan berbasis sistem dinilai penting untuk memastikan data lapangan akurat, permasalahan ATS teridentifikasi, dan intervensi dapat dirancang tepat sasaran.
Pemkab Bogor juga menerapkan pendekatan humanis untuk mengembalikan anak yang tidak bersekolah agar kembali melanjutkan pendidikan, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Pendekatan ini dijalankan oleh Tim Pencegahan dan Penanganan ATS di tiap sekolah.
Intervensi dilakukan melalui komunikasi persuasif dengan keluarga, pendampingan personal sesuai kondisi anak, serta kolaborasi lintas unsur mulai dari pemerintah desa, sekolah, tokoh masyarakat hingga perangkat daerah terkait.
Bupati Rudy menekankan bahwa SE ini tidak hanya menata aspek administrasi, tetapi juga memastikan pelaksanaan nyata di lapangan. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan melaporkan hasil identifikasi dan intervensi ATS kepada Kepala Dinas Pendidikan secara rutin.
Laporan berkala tersebut digunakan sebagai dasar pengawasan dan evaluasi untuk menjaga kualitas layanan dan konsistensi kebijakan penanganan ATS di Kabupaten Bogor.
Seiring imolementasi SE tersebut, sejumlah capaian positif mulai terlihat. Di antaranya meningkatnya jumlah anak yang bersedia kembali bersekolah serta tumbuhnya kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan.
Sinergi antara sekolah, masyarakat, pemerintah desa, dan perangkat daerah juga semakin kuat sehingga proses penanganan ATS berlangsung lebih efektif.
Bupati Rudy menyampaikan apresiasi kepada satuan pendidikan dan masyarakat yang telah mendukung penuh upaya ini. Ia menegaskan penanganan ATS merupakan tanggung jawab bersama yang akan terus diperkuat oleh pemerintah daerah.
Baca juga: Pemkab Bekasi gandeng BBPMP Jabar upaya menekan angka anak tidak sekolah
Baca juga: Pemkab Karawang tanggung biaya pendidikan untuk 3.018 anak tidak sekolah
