Kota Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kota Bogor mengapresiasi kinerja dalam penanganan penurunan stunting di wilayah, khususnya kepada aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan pada tahun 2025 ini.
Pemkot Bogor juga berharap pada tahun depan dapat semakin memperkuat strategi dalam penanganan kasus stunting di seluruh wilayah.
Wakil Wali Kota Bogor yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan dan Pencegahan Stunting (TPPPS), Jenal Mutaqin, mengatakan bahwa angka stunting di Kota Bogor telah menunjukkan tren penurunan, demikian informasi yang diperoleh dari Diskominfo Kota Bogor, Sabtu.
“Kami punya pasukan yang langsung terjun ke wilayah untuk menangani dan mendampingi anak-anak stunting. Pun calon pengantin akan diedukasi,” ujarnya.
Para aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Bogor, termasuk wali kota, wakil wali kota, dan sekda, telah secara sukarela menyisihkan sebagian pendapatan untuk penanganan stunting, bahkan, komitmen tersebut dituangkan dalam sebuah nota kesepahaman (MoU).
“Ini menjadi komitmen kita semua bahwa sebagian rezeki kita sangat berarti untuk penurunan stunting. Ini permasalahan serius yang harus kita tangani, karena masa depan bangsa ada di tangan mereka,” katanya.
Selain itu, terdapat pula donatur di luar pemerintah yang secara sukarela berkontribusi dalam upaya pengentasan stunting di Kota Bogor.
“Belum lagi dari pihak-pihak swasta lainnya. Ini menjadi pemicu bagi siapa pun yang ingin berbuat dan ikut andil. Donatur dan anak yang dibantu juga akan terhubung secara langsung melalui aplikasi Bogor Bebas Stunting (Bogor Besti)," katanya.
Sebelumnya, pada Rembuk Stunting Tingkat Kota Bogor, Jenal Mutaqin menyampaikan, intervensi stunting harus berbasis kebutuhan individu, sehingga tidak bisa disamaratakan.
“Dari 1.588 itu kan treatment-nya tidak semua sama, tidak semua harus dikasih protein atau telur. Harus ada pola yang berbasis kebutuhan per individu by name by address, baik balita, ibu hamil, maupun calon pengantin baru,” katanya.
Ia menilai, keberadaan relawan, donatur, dan dukungan SPPG menjadi peluang besar dalam mempercepat penurunan stunting. Namun, agar lebih efektif, perlu ada inovasi berupa sistem pemantauan berbasis aplikasi digital.
“Saya mengharapkan ada sebuah aplikasi, sehingga para donatur tahu anak yang selama ini dibantu bagaimana perkembangan fisiknya, gizinya selama periode tertentu. Kalau dengan seperti itu ada rasa memiliki, ada rasa tanggung jawab, ini akan lebih terasa perjuangannya,” ucapnya.
Selain fokus pada pemenuhan gizi, Pemkot Bogor juga memberikan perhatian serius pada isu pernikahan dini yang menjadi salah satu faktor penyumbang stunting.
Tantangan bagi Pemkot Bogor pada 2025 untuk tidak hanya menekan angka prevalensi, tetapi juga memastikan tidak ada lagi penambahan kasus baru.
Target Pemkot dari yang harus diintervensi adalah 1.588, diuoayakan turun menjadi 1.510 dan tidak boleh ada lagi penambahan kasus stunting.
Baca juga: Kota Sukabumi juara terbaik I audit stunting Jabar
Baca juga: Penanganan stunting jadi sorotan utama di Gorontalo
Baca juga: Pangan Lokal Papua Barat Daya: UNAIR dan Komunitas Sinagi Papua untuk lawan stunting
