Jakarta (ANTARA) - Duta Besar Uni Emirat Arab (UAE) untuk Indonesia Abdulla Salem Al Dhaheri menegaskan komitmen UAE mendukung upaya mengatasi krisis di Sudan serta memastikan stabilitas dan pembangunan berkelanjutan bagi rakyat negara itu.
"Fokus utama UEA tetap pada pencapaian gencatan senjata segera, termasuk gencatan senjata kemanusiaan antara kedua pihak yang bertikai di Sudan sesegera mungkin, mencapai solusi damai melalui transisi yang dipimpin warga sipil," kata Al Dhaheri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (5/12) malam.
Dia menegaskan UEA akan terus menangani krisis kemanusiaan Sudan lewat penyediaan bantuan mendesak dan upaya pemulihan, serta bekerja sama dengan mitra regional dan internasional dalam merespons situasi tersebut.
Baca juga: 99 ribu warga sipil Sudan mengungsi
Al Dhaheri juga mengecam pelanggaran yang terus dilakukan kedua pihak yang bertikai terhadap rakyat Sudan dalam perang saudara yang menghancurkan negara itu.
"UEA, begitu pula komunitas internasional, tidak setuju dan tidak akan setuju dengan apa yang terjadi di Sudan," katanya.
Dia menambahkan bahwa rakyat Sudan berhak atas pemerintahan sipil yang memberikan stabilitas dan keamanan serta memimpin pembangunan dan kemakmuran.
Namun, kata dia, UEA menilai kedua pihak yang bertikai tidak seharusnya menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Sudan di masa depan karena gagal memenuhi kewajiban mereka terhadap proses tersebut.
Baca juga: IOM desak dunia bantu warga sipil Sudan
Menurut Al Dhaheri, penolakan berulang terhadap gencatan senjata menunjukkan sikap yang menghambat proses perdamaian. UAE menilai rakyat Sudan adalah pihak yang paling menanggung dampaknya.
Sejak konflik di negara itu pecah pada 2023, UAE telah menyalurkan bantuan kemanusiaan senilai US$784 juta (sekitar Rp13 triliun) — terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Pada periode 2015–2025, total bantuan UAE kepada Sudan mencapai sekitar US$4,24 miliar.
UAE menyatakan posisinya konsisten sejak awal krisis pada April 2023 untuk mendorong respons kemanusiaan dan mendukung upaya penyelesaian konflik.
Konflik antara tentara Sudan (SAF) dan kelompok Rapid Support Forces (RSF) pecah pada 15 April 2023 karena perebutan kekuasaan sehingga memicu kerusakan luas. Lebih dari 4 juta orang mengungsi ke luar negeri, sementara jutaan lainnya mengungsi di dalam negeri.
