Semarang, Jawa Tengah (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall (GSW) di Pantai Utara (Pantura) Jawa harus juga disertai dengan pelarangan pengambilan air tanah oleh pemerintah daerah.
"Jadi itu, itu sudah terbukti bahwa memang hanya dengan menggunakan tanggul laut kita bisa membereskan masalah land subsidence. Tapi tidak cukup dengan hanya tanggul laut, nanti karena akan ada peraturan daerah (perda) misalnya yang melarang pengambilan air tanah," ujar Dody di Semarang, Jawa Tengah, pada Minggu (1/3).
Menurut dia, penurunan permukaan air tanah (land subsidence) utamanya dikarenakan oleh pengambilan air tanah secara berlebihan, bukan pengambilan air tanah oleh masyarakat. Kalau masyarakat mengambilnya kecil, tetapi hotel dan industri mengambil air tanah dalam jumlah sangat besar.
"Itu nantinya akan dilarang. Nah itu yang akan dijembatani oleh salah satunya adalah Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ). Makanya kemudian yang kita kerjakan saat ini oleh BOPPJ dianggap masih kurang. Jadi nanti tanggulnya akan lebih maju lagi ke tengah laut, lebih besar lagi," katanya.
Baca juga: Presiden Prabowo minta rencana induk perlindungan Pantura disusun
Baca juga: BOPPJ: Waduk retensi Giant Sea Wall bisa dimanfaatkan untuk air baku
Dody menambahkan bahwa tujuan pembangunan tanggul laut tersebut selain melindungi wilayah Pantura Jawa juga sekalian mengubah air laut menjadi air tawar untuk kemudian bisa menyuplai ke kota-kota yang ada di sekitarnya.
"Sehingga kemudian menjadi justifikasi bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan perda tidak boleh lagi mengambil air tanah," ujarnya.
Sebagai informasi, BOPPJ mengungkapkan air dari waduk retensi GSW dapat dimanfaatkan untuk air baku atau air bersih bagi masyarakat.
Kepala BOPPJ Didit Herdiawan Ashaf mengatakan waduk retensi gunanya untuk bisa menjadi air tawar ke depannya.
Baca juga: Giant Sea Wall untuk lindungi kontribusi Pantura terhadap PDB nasional 368 miliar dolar AS
Untuk pemanfaatan air dari waduk retensi tersebut, lanjutnya, akan diatur oleh pemerintah daerah masing-masing di sepanjang Pantura Jawa, bukan oleh BOPPJ.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyebutkan bahwa Proyek Strategis Nasional Tanggul Laut Raksasa siap dibangun membentang di Pantura untuk melindungi 50 juta penduduk dari tingginya permukaan air laut.
Prabowo menjelaskan pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang 535 kilometer di Pantura menjadi solusi pemerintah dalam menghadapi kenaikan air laut sekitar 5 centimeter per tahun akibat dampak perubahan iklim.
