Menteri PU soroti pentingnya normalisasi muara sungai di Pantura Barat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyoroti pentingnya normalisasi muara sungai dan sistem drainase di sepanjang jalur Pantura Barat, termasuk di aliran Sungai Citarum, Ciliwung, dan Cisadane.

"Perbaikan jalan tentu akan sia-sia jika drainase tersumbat dan muara mengalami pendangkalan yang memicu banjir rob atau genangan saat hujan," ujar Dody di Karawang, Jawa Barat pada Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut untuk mencegah genangan dan banjir rob yang dapat mempercepat kerusakan jalan.

"Kalau muaranya terbuka lebar dan air mengalir deras, sedimen akan terbuang ke laut. Kami siapkan pompa di titik rawan banjir dan membangun posko bersama antara tim jalan dan tim air agar kalau ada genangan, bisa segera kita buang," katanya.

Dody memastikan seluruh jajaran di Kementerian PU akan bersiaga penuh selama periode mudik untuk memastikan kondisi jalan tetap aman dan fungsional.

Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga kebersihan saluran drainase di lingkungan masing-masing agar tidak menghambat aliran air.

"Tugas kami (Kementerian PU), yaitu untuk memastikan jalan di Pantura Barat ini layak, aman, dan menyenangkan bagi masyarakat," kata Dody.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya menyiapkan pompa dalam rangka mengantisipasi genangan air banjir di sepanjang jalur Pantura pada mudik Lebaran 2026.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap mengantisipasi potensi cuaca ekstrem pada periode arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini.

Untuk ruas tol disiagakan posko, Disaster Relief Unit (DRU), alat berat, serta material tanggap darurat.

Sedangkan untuk jalan nasional, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga telah memetakan lokasi rawan longsor, banjir, dan kecelakaan serta menyiapkan mekanisme pelaporan harian kondisi jalan dan lalu lintas selama periode Lebaran.

Koordinasi dilakukan bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Perhubungan untuk pengaturan lalu lintas apabila terjadi gangguan.

Apabila terjadi gangguan, respons di lapangan dilakukan dengan cepat sehingga mobilitas masyarakat tetap terjaga.