Samarinda (ANTARA) - Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat penemuan kasus positif Human Immunodeficiency Virus (HIV) di daerah itu sepanjang tahun 2025, sebanyak 1.018 kasus yang tersebar di berbagai daerah di provinsi itu.
"Di tahun 2025, kita menemukan 1.018 kasus. Mudah-mudahan ini bukan kasus baru, tetapi kasus lama yang baru ditemukan," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim Jaya Mualimin di Samarinda, Sabtu.
Jaya dalam kegiatan Peringatan Hari AIDS Internasional di Kantor Gubernur Kaltim menjelaskan bahwa tingginya angka temuan ini merupakan hasil dari upaya skrining kesehatan yang semakin gencar dilakukan pemerintah terhadap masyarakat.
Baca juga: 80 persen orang dengan HIV di Jakarta sudah mendapatkan pengobatan ARV
Baca juga: Pemkab Jayapura imbau generasi muda dan masyarakat jaga pergaulan hindari HIV
Pihaknya membedakan definisi kasus baru yang tertular pada tahun berjalan dengan kasus lama yang baru terdeteksi setelah pasien melakukan pemeriksaan medis.
Kontribusi angka kasus tertinggi di provinsi ini masih didominasi oleh tiga wilayah padat penduduk, yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Pemerintah kini menerapkan kebijakan pemeriksaan yang lebih proaktif dengan menyasar berbagai kelompok masyarakat mulai dari ibu hamil hingga pasangan calon pengantin.
"Langkah jemput bola melalui skrining masif ini bertujuan agar pengidap positif dapat segera diketahui statusnya untuk langsung mendapatkan intervensi pengobatan," ucap Jaya.
Seluruh pasien yang masuk dalam data temuan tahun ini dipastikan telah mendapatkan penanganan medis penuh di fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan HIV.
Baca juga: Gubernur sebut Hari HIV/AIDS momentum percepatan layanan tekan epidemi di Papua
Jaya menekankan pentingnya penemuan kasus sedini mungkin agar virus dalam tubuh pasien dapat segera ditekan perkembangannya melalui obat antiretroviral.
Pengobatan yang cepat dan tepat sasaran menjadi kunci utama untuk memutus mata rantai penularan virus kepada orang lain maupun pasangan.
Masyarakat diimbau untuk tidak takut memeriksakan diri secara sukarela ke puskesmas, karena kerahasiaan identitas dan akses pengobatan dijamin sepenuhnya oleh pemerintah. "Kami berharap partisipasi publik dalam deteksi dini terus meningkat demi menekan risiko munculnya infeksi baru di masa depan," kata Jaya.
