KLHK dorong naturalisasi sungai dioptimalkan cegah banjir

Bogor (Antaranews Megapolitan) - Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mendorong naturalisasi sungai terus digalakkan oleh semua pihak, sebagai salah satu upaya pencegahan banjir.

"Upaya pencegahan banjir lewat berbagai cara, libatkan semua pihak, harapkan sektor-sektor lain juga terlibat seperti naturalisasi sungai," kata Dirjen PDASHL, IB Putera Parthama, dalam acara Pertemuan Forum DAS tingkat Nasional 2018 di Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Memasuki musim hujan potensi banjir masih terjadi, terutama di wilayah yang menjadi langganan banjir Riau, Padang, dan Tasik, Jawa Barat.

"Beberapa banjir ini pengulangan tahun lalu, yakni Padang, Tasik juga, cenderung terulang ketika tahun lalu terjadi sebagai besar terjadi lagi," kata Putera.

Upaya pencegahan terus dilakukan, mengingat banjir bermuara atau akibat dari berbagai hal. Salah satunya di sektor kehutanan memperbaiki wilayah hulu.

Hanya saja dampak dari perbaikan yang dilakukan di sektor hulu, seperti penanaman, tidak langsung dirasakan, baru bisa dirasakan lima tahun setelah dilakukan sekarang.

"Itupun kalau skupnya luas, kalau hanya sedikit berdampak," katanya.

Putera mengatakan, kondisi sungai sudah sangat nyata, daya tampung sudah mengecil, sementara curah hujan yang meningkat, iklim yang berubah menuju curah hujan tinggi.

Selama daya tampung sungai tidak pulih, lanjutnya, maka air sungai akan meluap menjadi banjir.

"Untuk masyarakat, soal sampah diperhatikan. Kita semua paham membuang sampah ke sungai bisa menyebabkan banjir," kata Putera.

Upaya naturalisasi sungai telah dimulai salah satunya di Kota Bogor dibawah komandan Wali Kota Bima Arya Sugiarto menggerakkan kelompok masyarakat, pemuda, dan lintas sektor untuk sama-sama terlibat membenahi Sungai Ciliwung.