Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional menargetkan nol (zero) kasus dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sejumlah inovasi hasil dari evaluasi dan temuan di lapangan.
“Kami ingin melakukan kegiatan-kegiatan yang meminimalisir kejadian menonjol sehingga target kami adalah 'zero' kasus itu atau nol kejadian ingin kami kejar,” kata Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana usai pertemuan dengan jajarannya di salah satu hotel di Ancol di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah menurunkan jumlah penerima manfaat per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sehingga jumlah penerima dapat berkurang dan membuat kualitas makanan lebih baik.
Pihaknya juga meminta agar setiap SPPG ada juru masak yang bersertifikat karena dari pengalaman cara kerja yang dimiliki juru masak bersertifikat lebih efisien dan lebih cepat.
Baca juga: BGN ingatkan seluruh SPPG perhatikan SOP pengolahan bahan baku MBG cegah keracunan
Baca juga: BGN gelar bimtek penjamah makanan pada SPPG program MBG di Bekasi
Selanjutnya, pihaknya juga meminta kepada seluruh SPPG untuk memiliki alat tes cepat (rapid test) terkait dengan uji untuk bahan baku. Menurut dia, pengalaman Jepang yang sudah 100 tahun, sebesar 90 persen kejadian keracunan makanan itu berasal dari bahan baku.
Pihaknya juga ingin menguji hasil masakan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.
Setelah itu, pihaknya juga meminta seluruh SPPG memiliki alat sterilisasi "food tray" atau tempat hidangan makanan bergizi gratis yang dapat kering dalam waktu tiga menit dengan suhu 120 derajat agar lebih steril.
Selanjutnya, untuk persoalan air yang digunakan memasak, sesuai dengan hasil kajian Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang merekomendasikan menggunakan air yang sudah bersertifikat atau air kemasan isi ulang yang sudah disertifikasi.
Baca juga: BGN adopsi pendekatan ketat prinsip zero defect ala pandemi untuk MBG
Pihaknya juga akan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) berulang kepada seluruh kepala SPPG agar tetap waspada dengan apa yang dilakukan.
“Untuk yang baru ini untuk bimbingan teknis meningkatkan kualitas, untuk yang lama itu untuk penyegaran,” kata dia.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto sudah menandatangani peraturan presiden (perpres) terkait Program MBG yang dilaksanakan BGN. "Soal perpres sudah, tinggal sosialisasi dan penyebaran ke bawah,” kata dia.
BGN mengumpulkan Kepala Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) dalam mempercepat pembangunan SPPG di seluruh wilayah Indonesia.
"Saat ini sudah ada 13.245 SPPG tersebar di sleuruh Indonesia dan targetnya di akhir Oktober ini sudah mencapai 14 ribu unit," kata Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana usai rapat di hotel kawasan Ancol di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan, dalam pertemuan ini hadir Kareg dan Korwil dari 38 provinsi dan 514 kabupaten di Indonesia. 'Kami berkumpul melakukan evaluasi, monitoring dalam rangka percepatan pembangunan SPPG," kata dia.
