Jakarta (ANTARA) - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (DPP LDII) menggelar Sarasehan Kebangsaan sebagai bagian dari rangkaian Road to Munas X LDII 2026 untuk meneguhkan Pancasila sebagai titik temu kebangsaan.
Sarasehan bertema “Nasionalisme Berkeadaban: Merawat Pancasila, Meneguhkan Islam Wasathiyah, Membangun Indonesia Berkeadilan” itu digelar di Jakarta, Selasa, dengan menghadirkan tokoh nasional serta disiarkan melalui sekitar 200 studio mini LDII di seluruh Indonesia.
Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dalam keterangannya, Selasa, mengatakan sarasehan tersebut menjadi forum strategis untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai kebangsaan yang akan menjadi bagian dari program prioritas organisasi.
“Hasil dari sarasehan ini akan digunakan untuk menyusun program kerja pada Munas X LDII,” kata KH Chriswanto Santoso.
Ia menegaskan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila harus kontekstual dan hadir dalam sikap sosial kemasyarakatan. Menurut dia, persatuan Indonesia perlu menjadi bingkai utama dalam pengamalan Pancasila di tengah keberagaman.
“Dalam bingkai NKRI, kita bertindak atas dasar perbedaan, bukan atas dasar persamaan. Apa pun program dan kegiatannya harus berada dalam koridor persatuan,” ujarnya.
Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon yang menjadi pembicara kunci berharap sarasehan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan masyarakat dalam membangun bangsa yang berkarakter.
“Umat Islam di Indonesia memiliki peran strategis dalam kemajuan kebudayaan. Kebudayaan tidak hanya soal seni dan tradisi, tetapi juga karakter dan nilai hidup yang membentuk peradaban,” kata Fadli Zon.
Ia menambahkan bahwa keberagaman merupakan keniscayaan yang harus dikelola berdasarkan nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Menurutnya, Pancasila perlu dihidupkan sebagai panduan moral di tengah tantangan perpecahan sosial, ketimpangan ekonomi, dan perubahan iklim.
“Pancasila bukan sekadar konsensus politik, tetapi panduan moral. Merawat Pancasila berarti menghidupkan nilai-nilai ketuhanan,” ujarnya.
Ketua Panitia Sarasehan Kebangsaan yang juga Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono menilai Pancasila perlu dihadirkan sebagai etika publik dan titik temu kebangsaan di tengah menguatnya politik identitas dan polarisasi sosial akibat arus informasi digital.
“Perbedaan bukan untuk saling menegasikan, tetapi untuk saling menguatkan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika,” kata Singgih.
Guru Besar Sejarah Universitas Diponegoro itu menjelaskan bahwa setelah era Reformasi, internalisasi nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pendekatan bottom up dengan dimulai dari komunitas. Menurutnya, komunitas dapat menjadi contoh konkret pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam sesi diskusi, cendekiawan Yudi Latif menekankan pentingnya implementasi Pancasila secara substantif untuk kemaslahatan bangsa. Ia menilai Pancasila memiliki fungsi sebagai fondasi sosial dan moral dalam mengelola keberagaman serta mewujudkan keadilan sosial.
“Pancasila jika diterapkan secara benar merupakan padanan yang pas untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan keragaman yang luar biasa,” ujar Yudi Latif.
Sarasehan Kebangsaan LDII tersebut turut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan tokoh agama, akademisi, dan lembaga negara, antara lain Ketua Tanfidziyah PBNU KH Ahmad Fahrur Rozi, Wakil Ketua MPKS PP Muhammadiyah Faozan Amar, Sekretaris LPHU PP Muhammadiyah Marjuki Al Jawiy, perwakilan BPIP Agus Moh Najib, serta Mulyatno dari Lemhannas.
Pewarta: M Fikri SetiawanUploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
