Jakarta (ANTARA) - Peringatan hari buruh internasional, 1 Mei 2025 yang akan digelar oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di area Monas akan dihadiri oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto, akan mengangkat enam isu perjuangan yang akan disuarakan oleh KSPI saat perayaan Mayday 2025, antara lain tentang Hapus Outsourcing, Sahkan RUU PRT, lindungi buruh dalam undang-undang ketenagakerjaan yang baru, wujudkan upah layak, sahkan RUU perampasan Aset, antisipasi/cegah PHK Massal dengan membentuk satgas PHK.
Terkait upah layak FSP ASPEK Indonesia menyikapi sangat serius karena selama ini kebijakan upah di Negara kita masih sebatas upah minimum baik itu ditingkat provinsi, kabupaten, dan kota, padahal kita ketahui bersama bahwa buruh adalah elemen terbesar yang ikut membangun dan memajukan bangsa, atas dasar itu FSP ASPEK Indonesia menganggap Mayday tahun 2025 momen yang tepat untuk kaum buruh mulai fokus menuntut upah layak, bukan upah minimum.
Selain enam isu diatas FSP ASPEK Indonesia akan mengangkat isu yang saat ini sedang terus diperjuangkan seperti hapuskan status kerja Kemitraan di PT. Pos Indonesia, karena sistem kemitraan sama dengan sistem perbudakan yang melanggar undang-undang ketenagakerjaan.
Abdul Gofur sebagai Presiden FSP ASPEK Indonesia akan langsung menyampaikan isu tersebut kepada Presiden RI untuk meminta sistem kemitraan dihapuskan di perusahaan Milik Negara PT. Pos Indonesia, karena banyak hak normatif yang diwajibkan oleh undang-undang ketenagakerjaan untuk dipenuhi kepada pekerja, tetapi tidak diberikan.
"Jika perusahaan negara diberikan kebebasan untuk melanggar undang-undang, bagaimana mungkin perusahaan swasta akan tertib menjalankan regulasi Negara." Ujarnya
"Sistem kemitraan sangatlah tidak manusiawi bagi pekerja, dimana pekerja hanya dituntut kerja dengan sederet sanksi, tanpa mendapatkan hak dasar sesuai undang-undang ketenagakerjaan, seperti pekerja tidak diberikan hari libur untuk istirahat, tidak ada perlindungan jaminan sosial seperti BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, upah jauh dibawah UMP/UMK, THR nol rupiah, dan masih banyak lagi aturan yang merugikan pekerja." Lanjut Gofur
"Kami sangat yakin Presiden RI Bapak Prabowo Subianto akan mendengar dan mewujudkan permintaan kami untuk hapuskan sistem kemitraan di PT. Pos Indonesia, karena berulang kali saat berpidato, Prabowo Subianto menyampaikan secara tegas beliau tidak rela dan tidak mau melihat rakyatnya menderita, para pekerja yang notabene anak-anak bangsa sengsara karena sistem kerja yang merugikan para pekerja." Tutup Gofur
Mayday 2025 momentum untuk buruh menyampaikan tuntutan guna meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan keadilan bagi buruh, dan kami berharap Presiden RI, Prabowo Subianto akan berpihak kepada kesejahteraan buruh.
