DKI perkuat ketahanan pangan melalui pengembangan urban farming

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat ketahanan pangan melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming) dengan memanfaatkan pekarangan warga dan lahan-lahan kosong.

"Kami berkomitmen mengurangi kelaparan dengan mendorong semua pemangku kepentingan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui berbagai inisiatif seperti praktik pertanian perkotaan," kata Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dalam sambutannya pada pembukaan Forum Wali Kota Internasional (IMF) 2024, di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut terkait pertanian perkotaan di Jakarta, Plt. Asisten Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Suharini Eliawati meyakini ini nantinya menjadi salah satu materi yang menarik untuk dibahas pada ajang IMF 2024.

Menurut dia, pertanian perkotaan yang bisa dikembangkan tak sebatas berlokasi di gedung-gedung melainkan juga memanfaatkan pekarangan-pekarangan warga dan aset-aset lainnya.

"Ternyata di antara gedung-gedung itu kita bisa mengembangkan pertanian perkotaan. Bahkan  sekarang ini kami sudah mengembangkan atap gedung (rooftop). Mudah-mudahan menjadi suatu pembahasan yang menarik," kata dia.

Eliawati yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta mengatakan data terkait pertanian perkotaan di Jakarta seperti lokasi hingga jumlah pelakunya juga menjadi bahan menarik untuk disampaikan di dalam forum.

Baca juga: Pulau Seribu edukasi jaga ketahanan pangan sejak dini

"Bagi saya ini menjadi contoh baik bagaimana ternyata kita mempunyai data series terkait lokasi urban farming, lokasi masyarakat yang melakukan kegiatan urban farming, itu sangat luar biasa. Tahun ini, kurang lebih tercatat 29 ribu sekian orang yang melakukan kegiatan urban farming," ujar dia.

Kemudian, berbicara upaya yang juga dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan selain pertanian perkotaan, juga termasuk melaksanakan program sembako murah di berbagai kelurahan kawasan Jakarta yang dengan bersinergi bersama swasta.

Program ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar pangan masyarakat dengan harga terjangkau di tengah melambungnya harga pangan dunia, sekaligus memastikan semua warga memiliki akses terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi.

Di sisi lain, Pemprov DKI juga menjaga stok pangan melalui peranan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Food Station Cipinang Jaya guna meningkatkan ketahanan pangan.

Baca juga: "Urban farming" dapat kurangi jejak karbon transportasi
IMF 2024

Adapun yang diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama United Cities and Local Government in Asia-Pacific (UCLG-ASPAC), koalisi Local 2030 dan difasilitasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun ini diikuti para wali kota dan pejabat senior dari 63 pemerintah daerah di 33 negara guna mendiskusikan cara-cara mempercepat pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

Forum ini bertujuan menyediakan sarana untuk dialog kebijakan dan berbagi pengetahuan mengenai aspek-aspek penting yang berkaitan dengan implementasi Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Asisten Sekretaris Jenderal untuk Pembangunan Ekonomi di Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN DESA), Navid Hanif merujuk laporan kemajuan SDG 2024 menyatakan bahwa hanya 17 persen target SDGs yang sesuai rencana.

Baca juga: Pertanian perkotaan alternatif ketahanan pangan di DKI

Oleh karena itu, menurut dia, SDGs sangat membutuhkan dorongan dan pemerintah lokal dan regional adalah harapan bersama.

"Mereka akan mendorong perubahan. Namun, kali ini perubahan harus berfokus pada perubahan struktural dan sistemik guna membawa dunia ke arah masa depan yang berkelanjutan," ujar dia.

Hanif menambahkan, forum ini merupakan kesempatan bagi pemerintah lokal, regional dan nasional untuk mengeksplorasi bagaimana mereka dapat berkontribusi terhadap KTT Masa Depan PBB serta Konferensi Internasional tentang Pembiayaan Pembangunan yang Keempat pada tahun 2025.