KSAD pastikan petani dapatkan hidup layak lewat program ketahanan pangan

Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (ketiga kiri) didampingi Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana Ny Uli Simanjuntak (ketiga kanan) foto bersama dengan kelompok tani saat meresmikan lahan ketahanan pangan terpadu Kodim 1006/Banjar, di Sungai Ulin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (8/6/2024). ANTARA/Tumpal Andani Aritonang

Saya mengharapkan para pimpinan TNI AD di berbagai daerah untuk mengupayakan petani sebagai mitra program ketahanan pangan mendapatkan perekonomian yang layak.

Banjarbaru (ANTARA) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menekankan jajarannya untuk memastikan petani mendapatkan kehidupan yang layak di berbagai daerah melalui program ketahanan pangan terpadu TNI.

“Saya mengharapkan para pimpinan TNI AD di berbagai daerah untuk mengupayakan petani sebagai mitra program ketahanan pangan mendapatkan perekonomian yang layak,” kata Jenderal Maruli, setelah meresmikan lahan ketahanan pangan terpadu Kodim 1006/Banjar, di Sungai Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu.

Ia menekankan agar jajaran TNI AD tidak sesekali mengutamakan pembagian hasil pertanian dari program ketahanan pangan.

“Jadi jangan langsung hitung teori soal petani berapa persen dan TNI berapa persen. Jangan dulu, fokus saja bagaimana caranya agar program ini memberikan hasil maksimal dan kehidupan petani dapat lebih layak,” ujarnya pula.

Baca juga: KSAD pastikan program TMMD selalu dievaluasi agar tepat guna
Baca juga: KSAD sebut Program Ketahanan Pangan dikembangkan di berbagai daerah

Namun, Jenderal Maruli meminta melalui program ketahanan pangan, petani dapat memperoleh pendapatan yang setara dengan upah minimum regional (UMR) di berbagai daerah, atau jika tidak dapat melebih, minimal mendekati angka UMR agar petani lebih sejahtera.

Menurut dia, jajaran TNI AD di berbagai daerah harus dapat mengetahui apa yang dibutuhkan petani dalam program ketahanan pangan terpadu, utamanya dapat memahami berapa nominal standar kehidupan yang layak bagi petani di daerah masing-masing.