Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menambah alokasi anggaran infrastruktur menjadi Rp1,3 triliun pada APBD 2024 atau naik hampir dua kali lipat dari pembiayaan sektor serupa tahun ini yang hanya berkisar Rp700 miliar.
"Kenaikan ini berasal dari efisiensi anggaran tahun ini yang tidak terlalu signifikan kemudian dari segi pola pengadaan kita ubah dengan e-katalog sehingga kualitas lebih bagus dan proses tender juga lebih cepat," kata Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan di Cikarang, Selasa.
Dia mengatakan Kabupaten Bekasi memiliki ruas jalan lebih panjang dari daerah lain. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam melakukan pembangunan infrastruktur karena memerlukan biaya yang lebih besar.
"Panjang jalan di Kabupaten Bekasi 1.071 kilometer, lebih panjang dari kota atau kabupaten lain yang panjang jalannya antara 500-800 kilometer. Dari keseluruhan panjang jalan itu terdapat jalan provinsi yang hanya 32 kilometer dan nasional 34 kilometer. Sehingga beban APBD memang berat," katanya.
Baca juga: Pemkab Bekasi terus tingkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan
Pihaknya melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur jalan yang cukup berat tersebut. Selain memfokuskan anggaran dari APBD, pemerintah daerah juga melakukan pendekatan ke pengelola kawasan industri dan anggota legislatif baik provinsi maupun pusat.
"Saya door to door mengajak pengelola kawasan industri dan mengumpulkan anggota DPRD Provinsi dan DPR RI agar mendapat bantuan sumber dana untuk pembangunan jalan," katanya.
Dani menyatakan dengan berbagai upaya yang terus dilakukan, baik dari APBD, bantuan provinsi dan pusat, serta CSR perusahaan, cukup banyak pembangunan infrastruktur yang bisa dikerjakan meskipun belum semua ruas jalan dapat dijangkau.
"Untuk tahun 2023 ini, APBD kita fokuskan untuk pembangunan jalan, kita sudah perbaiki jalan sepanjang 170 kilometer termasuk PJU (Penerangan Jalan Umum) dan jembatan," ucapnya.
Baca juga: Percepatan pembangunan infrastruktur di Bekasi demi peningkatan kesejahteraan
Menurut dia butuh pembagian tugas agar perbaikan infrastruktur dapat berjalan optimal dan tidak hanya mengandalkan APBD Kabupaten Bekasi saja. Manajemen pengelola kawasan bertanggung jawab terhadap perbaikan jalan area industri, begitu pula pemerintah desa pada ruas jalan pedesaan.
"Sebagai kawasan industri terbesar Asia Tenggara, tentu sumbangan Kabupaten Bekasi sangat besar untuk APBN. Jadi wajar kalau APBN membantu, karena jalan-jalan kabupaten kami juga dilewati oleh truk-truk besar dari pabrik-pabrik dengan beban sangat berat sehingga membuat jalan cepat rusak," ucapnya.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi Hudaya menjelaskan dari total pagu APBD 2024 sebesar Rp7,3 triliun, program peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah mendapatkan alokasi sebesar Rp1,3 triliun.
Baca juga: Pemkab Bekasi kejar serapan anggaran infrastruktur realisasikan percepatan pembangunan
Sisanya dialokasikan untuk program prioritas daerah lain seperti tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, pengembangan SDM, peningkatan kesempatan kerja, serta lingkungan hidup. Kemudian program mandatori berupa dukungan anggaran pendidikan, kesehatan, pemilu, stunting, kemiskinan esktrem, dan inflasi.
"Alokasi sebesar Rp1,3 triliun untuk program peningkatan kualitas infrastruktur dan konektivitas antar wilayah pun terbagi lagi di antaranya untuk penyelenggaraan jalan, pengelolaan pembangunan pendidikan, pengelolaan sumber daya air, drainase, permukiman kumuh, hingga penatagunaan tanah," kata dia.(KR-PRA).
