Walkot: Kemitraan Kota Bekasi-DKI belum ada kejelasan

Bekasi (Antaranews Megapolitan) - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengungkapkan program kemitraan wilayahnya dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2018 hingga saat ini belum menunjukkan kejelasan.

"Sampai sekarang ini, dana hibah kemitraan DKI belum kelihatan. Kalau yang langsam sih seperti kompensasi bau Bantargebang tidak perlu disebutkan, karena sudah jadi keharusan," katanya di Bekasi, Selasa.

Menurut dia, pada 2018 pihaknya bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait telah menyodorkan total 41 usulan kegiatan pembangunan di wilayah perbatasan DKI dan Kota Bekasi.

Bila dikalkulasi, menurut Rahmat, nominal kerja sama kemitraan daerah itu berkisar Rp900 miliar lebih yang diharapkan bisa terealisasi pada tiga bulan terakhir tahun ini.

Salah satu kerja sama adalah pembangunan sumur artesis yang terletak di Kelurahan Sumurbatu, Kelurahan Ciketing Udik dan Cikiwul dengan alokasi dana sebesar Rp25 miliar.

Air bersih dari sumur tersebut akan dialirkan melalui sambungan 2.000 pipa ke rumah-rumah-penduduk.

"Sumur artesis ini memiliki kedalaman sekitar 200 meter sebagai kompensasi atas kerusakan air tanah akibat limbah sampah DKI," katanya.

Selain itu, ada pula pembangunan jalan di Kecamatan Jatiasih yang diperuntukan khusus bagi koridor truk sampah DKI Jakarta menuju TPST Bantargebang.

Dikatakan Rahmat, kerja sama kemitraan itu sudah sepatutnya ditanggapi serius pemangku kebijakan di Pemprov Jabar karena telah tertuang dalam perjanjian kerja sama.

"Seharusnya sudah tidak perlu lagi ditagih sebab sudah jelas MoU-nya," katanya.

Namun demikian, Rahmat tetap menginstruksikan OPD terkait untuk melakukan komunikasi dengan Pemprov DKI terkait kepastian kerja sama itu.

"Ini kan untuk kepentingan bersama warga Kota Bekasi dan sebagian warga DKI yang juga tinggal di Bekasi," katanya.