Jakarta (ANTARA) - Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Muhammad Cholifihani mengatakan Tabel Kehidupan (Life Table) Indonesia dimanfaatkan untuk menjadikan bonus demografi bertransformasi menjadi dividen kesejahteraan menuju Indonesia Emas 2045.
“Bonus demografi tidak boleh berlalu begitu saja. Dengan Tabel Kehidupan, bonus itu kita bisa transformasikan menjadi dividen kesejahteraan,” ujar dia dalam agenda Diseminasi Tabel Kehidupan Indonesia: Mengukur Harapan Merancang Masa Depan di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.
Saat ini, Indonesia disebut masih menikmati fase bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif, dan segera memasuki era penduduk menua (ageing population). Namun, data juga menunjukkan bahwa kenaikan penduduk usia produktif akan diiringi dengan peningkatan penduduk usia tua.
Baca juga: Undip gandeng Bappenas jadikan RSND Semarang pusat riset penanggulangan kanker
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2020-2045 yang diolah Bappenas, proporsi penduduk Indonesia usia 9-14 tahun dari total seluruh penduduk per tahun 2025 sekitar 24,46 persen, 15-64 tahun sebesar 64,61 persen, dan 65 tahun ke atas 11,93 persen.
Adapun proyeksi pada tahun 2045 diperkirakan sebesar 19,61 persen untuk usia 9-14 tahun, 60,22 persen usia 15-64 tahun, dan 18,47 persen umur 65 tahun ke atas.
“Artinya, dalam beberapa dekade mendatang, proporsi penduduk lansia kita akan semakin besar. Konsekuensinya pasti jelas. Pertama adalah beban pembiayaan kesehatan dan pensiun pasti akan besar, akan meningkat. Kedua, kita perlu memastikan produktivitas tersebut yang usianya 15-64 tahun itu sehat. Bukan hanya saat muda, tapi juga ketika usianya bertambah,” kata Cholifihani.
Dengan adanya Tabel Kehidupan, lanjutnya, maka dapat dibaca peta masa depan Indonesia melalui angka yang bercerita tentang harapan hidup, kualitas kesehatan, dan tantangan lintas generasi. Dalam bahasa lain, Tabel Kehidupan menjadi kompas atau panduan guna menargetkan kebijakan secara tepat, bukan hanya sekedar statistik belaka.
Baca juga: Kementerian PPN/Bappenas dorong keterlibatan petani milenial dalam pertanian modern
Kebijakan publik harus bertumpu pada data kependudukan yang akurat dan presisi guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, katanya, menerangkan.
Melalui Tabel Kehidupan Indonesia yang berfungsi sebagai kompas kebijakan, maka bisa dipetakan pola mortalitas dan usia harapan hidup, sehingga intervensi kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial tepat sasaran.
