Washington (ANTARA) - Pemerintah federal AS kembali menjalani penutupan sebagian setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan sementara sebelum batas waktu tengah malam.
Tahun fiskal 2024 telah berakhir pada 30 September, namun Kongres belum menyepakati anggaran untuk tahun mendatang.
Kebuntuan ini bermula dari ketegangan sengit antara Partai Republik dan Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki suara mayoritas yang dibutuhkan.
Senat Demokrat menolak versi resolusi berkelanjutan yang disahkan DPR yang akan mendanai pemerintah federal selama tujuh minggu tambahan, hingga 21 November. Mereka berpendapat bahwa RUU pendanaan yang digagas Partai Republik tidak cukup menjawab kekhawatiran mereka terkait kebijakan layanan kesehatan.
Sebaliknya, Partai Republik berpendapat bahwa versi resolusi berkelanjutan mereka, yang bertujuan mencegah penutupan pemerintah, merupakan proposal "bersih" yang mempertahankan tingkat pengeluaran saat ini sekaligus memberikan waktu tambahan untuk menegosiasikan rancangan undang-undang alokasi anggaran penuh untuk Tahun Anggaran 2025.
Dalam beberapa hari terakhir, Presiden AS Donald Trump, Wakil Presiden JD Vance, dan para pemimpin Partai Republik telah menegaskan bahwa jika penutupan pemerintah terjadi, Partai Demokrat lah yang bertanggung jawab penuh.
Menjelang potensi penutupan pemerintah, Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan pada Selasa bahwa sekitar 750.000 pegawai federal mungkin akan dirumahkan setiap hari, yang mengakibatkan total biaya kompensasi harian sekitar $400 juta (sekitar Rp 6,7 trilyun).
Penutupan pemerintah federal terpanjang dalam sejarah AS berlangsung selama 35 hari, dari 22 Desember 2018 hingga 25 Januari 2019 yang terjadi pada masa pemerintahan pertama Presiden Donald Trump dan dipicu oleh kebuntuan politik terkait pendanaan tembok perbatasan AS-Meksiko senilai $5,7 miliar (sekitar Rp95,1 trilyun).
Sumber: Sputnik
