Bandung Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, menutup sementara tiga dapur penyedia makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diduga menjadi penyebab keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor.
Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail menegaskan penutupan hanya dilakukan untuk tiga dapur yang terindikasi bermasalah, sedangkan puluhan dapur lain tetap beroperasi seperti biasa.
“Saya tidak menutup 85 (dapur). Jadi yang ditutup hanya tiga dapur saja yang terindikasi masalah. Jadi jangan sampai satu atau dua kasus berpengaruh terhadap dapur-dapur yang sudah bekerja dengan baik. Pada dasarnya program MBG ini sangat baik,” kata dia di Bandung Barat, Kamis.
Ia mengatakan langkah tersebut untuk memastikan investigasi kasus tersebut berjalan tanpa mengganggu jalannya program.
Baca juga: Pemkab Bogor perketat pengawasan standar keamanan pangan MBG cegah keracunan
Baca juga: Pemkot Sukabumi respons cepat cegah keracunan pada MBG
Dia mengatakan dapur yang ditutup terdiri atas dua dapur di Kecamatan Cipongkor dan satu dapur di Kecamatan Cihampelas, sedangkan sekitar 80 dapur lainnya tetap diizinkan beroperasi dengan pengawasan lebih ketat sembari evaluasi menyeluruh
“Kalau di KBB (Kabupaten Bandung Barat) ada 80 sekian dapur. Itu tetap beroperasi sambil evaluasi berjalan, meski statusnya KLB (Kejadian Luar Biasa). Jadi hanya tiga dapur yang ditutup,” ujarnya.
Pemkab Bandung Barat telah menetapkan kasus keracunan makanan MBG di Cipongkor sebagai KLB. Penetapan itu dilakukan setelah ratusan siswa mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi makanan dari program tersebut.
“Sekarang sudah kita tetapkan statusnya KLB supaya penanganannya lebih cepat dan menyeluruh,” kata dia.
Baca juga: Empat siswa SMPN 1 Jonggol diduga keracunan menu MBG
Ia menjelaskan penutupan sementara tiga dapur itu untuk memberi ruang bagi tim investigasi melakukan pemeriksaan, baik dari sisi perizinan maupun standar pengelolaan makanan.
Jika ditemukan kekurangan, kata dia, perbaikan harus segera dilakukan sebelum dapur kembali beroperasi.
“Mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan harus kita cek. Kalau memang belum layak ya harus ada perbaikan. Khusus untuk dapur di Cipongkor kita tutup dulu sambil dilakukan investigasi,” katanya.
dilakukan.
