Bupati Karawang inginkan daerahnya ramah terhadap disabilitas, anak dan perempuan

Karawang (ANTARA) - Bupati Karawang Aep Syaepuloh menginginkan agar Kabupaten Karawang Jawa Barat menjadi salah satu daerah yang ramah terhadap kalangan disabilitas, perempuan, dan anak.

"Sesuai dengan data P2TP2A -Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak- Karawang, ada ratusan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama Januari hingga Desember 2023," kata Aep Syaepuloh di Karawang, Jumat.

Ia menjelaskan, P2TP2A Karawang mencatat terdapat 124 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di tahun 2023, dengan total korban sebanyak 144 orang.

Dari 144 korban tersebut, sebanyak 125 korban merupakan perempuan, baik perempuan dewasa maupun di bawah umur.

Baca juga: Bupati Karawang ajak perusahaan komitmen rekrut pekerja lokal dan disabilitas
Baca juga: Disnakertrans Karawang tuntut kesadaran perusahaan rekrut penyandang disabilitas

Berkaca dari kasus itu, katanya, sudah saatnya Karawang menjadi daerah yang ramah bagi semua kalangan. Baik untuk kalangan perempuan, anak maupun disabilitas.

Guna mewujudkan Karawang ramah terhadap semua kalangan, katanya pula, maka Pemerintah Kabupaten Karawang berupaya menjaring berbagai usulan yang bisa membawa kesetaraan hak dalam kegiatan dan perlindungan hukum yang sama bagi setiap kalangan masyarakat.

Selain itu juga perlu partisipasi yang sama bagi setiap kalangan masyarakat.

Baca juga: Pemkab Karawang fasilitasi penyandang disabilitas untuk bekerja

Sebagai langkah konkret, katanya, beberapa waktu lalu Pemkab Karawang menggelar musyawarah rencana pembangunan dengan tema perlindungan dan pemberdayaan terhadap perempuan, anak, dan penyandang inklusif berkelanjutan disabilitas.

"Musrenbang tentang perempuan, anak, dan disabilitas, mungkin hanya Pemkab Karawang yang menjalankannya. Karena kami ingin Karawang menjadi daerah ramah untuk semua kalangan," katanya.

Hal tersebut perlu dilakukan agar kelompok rentan memiliki akses yang setara terhadap peluang ekonomi, perlindungan hukum, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan sebuah kebijakan.