Jakarta (ANTARA) - Pengamat pertahanan dan keamanan dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan pemerintah membutuhkan sosok Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) yang kuat dan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
"Indonesia membutuhkan Menko Polkam yang bukan hanya kuat di belakang layar, tapi juga mampu tampil ke depan sebagai wajah pemerintah dan menenangkan publik," kata Fahmi saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Kuat menurut Fahmi yakni memiliki posisi politik yang kuat agar dapat menciptakan suasana kondusif di dalam kabinet, parlemen dan masyarakat.
Selain itu, sosok tersebut juga harus diterima khalayak agar masyarakat dapat merasa tenang dan aman di bawah perlindungan Menko Polkam.
Menurut Fahmi, Menko Polkam merupakan jabatan sipil yang strategis karena memainkan peran penting dalam menstabilkan keamanan negara.
Upaya menciptakan keamanan negara dilakukan Menko Polkam dengan menjadi koordinator beberapa instansi strategis seperti Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Polri, TNI dan Kejaksaan Agung.
Karenanya, dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman matang di bidang politik, hukum maupun keamanan negara untuk menempati posisi ini.
"Jabatan ini secara tradisi diisi figur senior, kuat secara politik, dekat dengan presiden, dan punya kapasitas komunikasi politik dan publik sekaligus," jelas Fahmi.
Fahmi pun menyoroti beberapa nama yang diperbincangkan masyarakat karena dianggap layak menjadi Menko Polkam setelah Budi Gunawan.
Salah satunya yakni Sjafrie Sjamsoeddin yang saat ini menjadi Menhan sekaligus Menko Polkam ad interim.
