Danantara dan era baru industri investasi

Jakarta (ANTARA) - Industri investasi di Indonesia saat ini tengah memasuki babak baru dengan rencana dibentuknya Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana dikutip ANTARA mengungkapkan, Danantara adalah konsolidasi semua kekuatan ekonomi yang ada di kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Danantara yang merupakan singkatan dari Daya Anagata Nusantara memiliki makna sebagai energi atau kekuatan ekonomi melalui pengelolaan dana investasi dan kekayaan negara untuk masa depan Indonesia.

Landasan hukum utama pendirian Danantara adalah Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memberikan mandat kepada pemerintah untuk membentuk lembaga pengelola investasi negara. Selanjutnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Lembaga Pengelola Investasi mengatur tentang struktur, tata kelola, dan mekanisme pengelolaan dana oleh Danantara.

Pembentukan Danantara sendiri tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN atau UU BUMN. Pengesahan RUU tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024/2025 tanggal 4 Februari 2025.

Danantara sebagai superholding BUMN sudah sering disebutkan dalam kampanye Prabowo-Gibran Rakabuming pada saat Pilpres 2024 lalu. Bahkan, sebelumnya terdapat wacana perubahan Kementerian BUMN menjadi badan penerimaan negara sebagai transformasi kelembagaan.

Faktor-faktor yang mendorong pendirian Danantara antara lain kebutuhan diversifikasi sumber pendapatan negara. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun ketergantungan pada sektor migas dan pertambangan membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Alasan lain adalah stabilitas ekonomi jangka panjang. Pengelolaan SWF oleh Danantara dapat digunakan sebagai instrumen stabilisasi ekonomi, terutama dalam menghadapi gejolak pasar global melalui kegiatan investasi yang produktif, terutama menjadi penyeimbang atas investasi asing yang masih tertinggal.

Saat ini, menurut Tim Pakar Danantara, investasi asing di Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain. Sejak kemerdekaan, rata-rata investasi asing di Indonesia tidak melebihi 100 dolar AS per kapita, jauh di bawah Vietnam yang mencapai 400 dolar AS per kapita.

Untuk membangun Danantara sebagai pengelola dana investasi dunia, penting untuk mempelajari praktik terbaik dari berbagai negara yang telah sukses mengelola SWF dan superholding BUMN. Beberapa contoh negara yang telah menerapkannya yaitu Norwegia dengan Government Pension Fund Global serta Singapura dengan Temasek Holdings dan GIC.

SWF Norwegia dikenal dengan tata kelola yang transparan dan manajemen risiko yang ketat. Norwegia menerapkan prinsip ethical investment dengan menghindari investasi di sektor yang merusak lingkungan atau melanggar hak asasi manusia.

Temasek Holdings dan GIC di Singapura merupakan contoh sukses superholding yang mengelola portofolio investasi global. Temasek dikenal dengan fleksibilitasnya dalam berinvestasi di berbagai sektor, sementara GIC fokus pada investasi jangka panjang dengan manajemen risiko yang ketat.

Contoh lain adalah China (China Investment Corporation). CIC berhasil mengelola dana investasi negara dengan portofolio yang terdiversifikasi, termasuk investasi di infrastruktur global, teknologi, dan energi. CIC juga aktif dalam kemitraan strategis dengan investor global.

Di negara tetangga kita Malaysia ada Khazanah Nasional yang berperan sebagai superholding untuk mengelola aset strategis Malaysia, termasuk BUMN. Khazanah dikenal dengan pendekatan "active investing" yang melibatkan restrukturisasi dan transformasi perusahaan portofolio.

Uni Emirat Arab memiliki Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). ADIA merupakan salah satu SWF tertua dan terbesar di dunia, yang mengelola aset negara berbasis sumber daya minyak, dengan fokus investasi jangka panjang di sektor real estate, infrastruktur, dan teknologi.

*) Dr. M. Lucky Akbar, S.Sos, M.Si adalah Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi