Poso, Sulawesi Tengah (ANTARA) - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Madago Raya Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengajak eks narapidana terorisme (napiter) untuk berperan aktif dalam upaya program deradikalisasi dan pencegahan penyebaran paham radikal di Kabupaten Poso.
"Dalam rangka meningkatkan pemulihan keamanan dan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif, Satgas II Preemtif Operasi Madago Raya menggencarkan kegiatan sambang silaturahim kepada eks napiter di daerah ini," kata Kapolsek Poso Pesisir AKP Risdiyanto di Poso, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Ia mengemukakan kegiatan ini menjadi langkah penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Poso, terutama Kecamatan Poso Pesisir, yang memiliki sejarah panjang terkait kelompok-kelompok radikal.
Baca juga: DPO MIT Poso Suhardin tewas ditembak Satgas Operasi Madago Raya
Operasi Madago Raya merupakan operasi kewilayahan yang bertujuan memelihara keamanan melalui kegiatan deradikalisasi dan kontra radikalisasi.
Untuk itu, melalui kegiatan sambang tersebut, ia mengajak para eks napiter untuk berperan aktif dalam upaya deradikalisasi dan pemberantasan paham radikal yang di wilayah operasi.
"Kami tidak bisa bekerja sendiri dalam memerangi radikalisme. Dukungan dari eks napiter dan masyarakat sangat dibutuhkan," katanya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kedamaian dan stabilitas di Kabupaten Poso, serta menangkal segala bentuk ideologi yang dapat merusak kesatuan bangsa.
Ia mengharapkan dengan dukungan penuh masyarakat dan eks napiter, proses pemulihan keamanan dan penanggulangan radikalisme di Provinsi Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Baca juga: Satu DPO tewas dalam kontak senjata dengan Satgas Madago Raya
Operasi Madago Raya melibatkan personel gabungan TNI-Polri dengan sasaran utama meliputi individu seperti mantan narapidana terorisme, simpatisan, serta masyarakat yang rentan terpapar paham radikal, termasuk remaja, anak-anak, perempuan, dan para tokoh.
Kemudian barang-barang seperti senjata api, bahan peledak, atribut, dan dokumen yang berpotensi membahayakan keamanan juga menjadi fokus operasi.
